Dimensi Budaya dalam Penerapan e-Government

Implementasi e-government merupakan keniscayaan dalam mengantisipasi perubahan sosial yang makin dinamis, sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan akan pelayanan publik yang makin berkualitas. Namun, seringkali keberhasilan implementasi e-government hanya dipandang dari dimensi struktural, yang diindikasikan dalam bentuk ketersediaan kebijakan dan kesiapan infrastruktur, sedangkan dimensi budaya terabaikan. Padahal, keberadaan masyarakat informasi merupakan prasyarat penting untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan e-government. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital dan kesenjangan informasi yang menghambat terbentuknya masyarakat informasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi budaya untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu mengoptimalkan manfaat e-government sebagai media untuk mengubah relasi kekuasaan menjadi lebih demokratis.