dare to be a dreamer

Materi Kuliah PSP 2010

2011-03-11T12:19:00.004+07:00

Materi ini adalah slide perkuliahan yang telah diperbaharui dan disajikan sebagai bahan kuliah tahun ajaran 2009/2010 dan 2010/2011.
Tauran: http://www.mediafire.com/?omraqjh38zyfa
Respon dalam bentuk saran dan kritik untuk penyempurnaan substansi sangat diharapkan.
Pokok bahasan yang tercakup:
1-Silabus
2-Ruang lingkup dan urgensi Perbandingan Sistem Pemerintahan
3-Pendekatan Kelembagaan dan Behavioral
4a-Pendekatan Developmentalisme
4b-Pendekatan Area Studies
5-Pendekatan Aktor, Identitas, Kepentingan
6 dan 7-Metode dan Strategi Perbandingan
9-Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Negara
10-Beyond Election and Democracy
11-Relasi Kuasa dan Pembangunan
12-Regionalisme dan Tata Pemerintahan Dunia Baru
13-Institusi dan Kinerja Pemerintahan
14-Overview Perkuliahan
Literatur yang tercantum dalam setiap slide dapat dicari melalui media internet atau jika diperlukan, dapat menghubungi alamat email saya: cpaskarina@yahoo.com

Mengelola Paradoks World Class University

2011-03-11T11:59:00.004+07:00

Visi Unpad dalam Renstra Unpad 2007-2013 adalah Menjadi Universitas Unggul Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Dunia. Visi ini sejalan dengan visi Dikti, bahkan sejalan dengan agenda global dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni world class university, research university, enterpreneurship university, dan konsep-konsep sejenisnya. Permasalahannya adalah, jika memang Unpad harus mengikuti agenda global tersebut maka strategi apa yang memiliki daya ungkit (leverage) untuk mengakselerasi laju Unpad menuju universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia?

Pengalaman berbagai perguruan tinggi di dunia dan juga di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan utama yang digunakan adalah dengan melakukan perubahan institusi perguruan tinggi agar kompatibel dengan karakter perguruan tinggi kelas dunia. Konsep ini sebenarnya tidak salah, tapi yang seringkali terabaikan adalah kesadaran bahwa perubahan institusional harus berangkat dari kondisi kontekstual, dari indentifikasi kondisi eksisting, apa yang bisa dilanjutkan dan apa yang harus diubah. Kesadaran ini menjadi penting karena ada titik awal yang berbeda antara perguruan-perguruan tinggi di negara berkembang dengan di negara maju. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di negara-negara maju telah berlangsung berabad-abad, sehingga budaya akademiknya telah melembaga dan karenanya tidak mengherankan bila peringkat-peringkat teratas dari berbagai kategori perguruan tinggi kelas dunia diisi oleh perguruan tinggi di negara maju. Di negara-negara berkembang, keberadaan perguruan tinggi seringkali lahir bukan semata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tapi juga karena faktor identitas, politik, bahkan geografis agar perguruan tinggi tidak terpusat di Pulau Jawa. Dalam konteks itu, upaya untuk mengembangkan sebuah budaya akademik yang setara dengan apa yang telah melembaga ratusan tahun di perguruan-perguruan tinggi negara maju tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat, sekalipun ada upaya akselerasi. Karena itu, pilihan pendekatan dan strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan mengejar ketertinggalan itu. Mengikuti jejak yang dilakukan perguruan-perguruan tinggi lain bisa jadi bukanlah langkah yang tepat karena dengan begitu, Unpad akan selalu berada di belakang. Perlu ada lompatan untuk mengejar ketertinggalan, dan karenanya pola pikir out of the box menjadi keharusan.

Agenda global dalam konsep world class university dan varian-variannya, menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra bagi dunia kerja, sehingga konsep ini berkaitan erat dengan konsep link and match, triple helix, knowledge-based economy, dan sejenisnya. Tidak ada yang salah dengan konsep ini, tapi perlu ada kesadaran bahwa konsep-konsep ini rentan tergelincir dalam praktik komersialisasi dan industrialisasi pendidikan karena orientasi pendidikan semata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Keberadaan perguruan tinggi juga adalah untuk pengembangan ilmu yang tidak selalu harus dikaitkan dengan kegunaan praktis. Kekuatan gagasan (power of idea) inilah yang seringkali terabaikan karena kesibukan perguruan tinggi berperan sebagai penyedia sumber daya bagi kepentingan praktis.

Konsep world class university merupakan konsep pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu negara dengan sistem riset internasional. Dalam konteks ini, maka perubahan institusional tidak hanya berorientasi pada pembenahan kapasitas internal tapi juga kapasitas merespon berbagai tantangan dan peluang eksternal. Kesadaran akan pentingnya belajar dari pengalaman perguruan tinggi lain dalam mengelola kedua hal tersebut memang baik, tapi paradoks yang juga mesti disadari adalah keberhasilan perguruan tinggi itu dalam mencapai posisi kelas dunia justru karena keberanian mereka untuk berbeda (distinct), sehingga dengan perbedaan itu, mereka meraih posisi terdepan di banding perguruan tinggi lain. Jadi, jika Unpad ingin meraih status sebagai penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia, maka harus mulai dipikirkan apa ciri khas atau brand image yang akan dikembangkan Unpad yang berbeda dengan perguruan tinggi lain? Apa kekhasan Unpad yang tidak akan bisa ditemukan di perguruan tinggi lain, dan dengan begitu, Unpad akan menjadi perguruan tinggi yang diakui dunia akan kompetensinya dalam mengembangkan kekhasan tersebut. Seperti juga fenomena globalisasi yang memunculkan paradoks menguatnya lokalitas, begitupun status world class university justru akan tercapai bila perguruan tinggi itu menjadi lokal (going local), tapi keseluruhan sistem untuk mengembangkan kekhasan lokalnya tersebut kompatibel dengan rezim internasional.

Dengan berfokus pada pengelolaan paradoks ini, sesungguhnya strategi untuk mencapai status penyelenggara pendidikan tinggi kelas dunia seyogianya berawal dari gagasan tentang kekhasan yang ingin dimunculkan atau dijadikan brand image Unpad, baru kemudian pembenahan institusional dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, bukan sebaliknya seperti yang sekarang dilakukan.

Kesadaran bahwa perguruan-perguruan tinggi di negara berkembang (termasuk Unpad) adalah late comer dibanding perguruan-perguruan tinggi di negara maju seyogianya menjadi dasar ketika mendesain perubahan institusional, yang di satu sisi bercorak market-based atau market-friendly dengan rezim internasional, tapi di sisi lain juga mampu memunculkan kekhasan lokal. Untuk masuk dalam rezim internasional, maka standarisasi penyelenggaraan pendidikan (pengajaran dan riset) menjadi kata kunci untuk menjamin terjaganya keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan. Sisi penawaran menyangkut kontinuitas aktivitas riset civitas academica, sedangkan sisi permintaan adalah kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kemampuan memunculkan kekhasan lokal kata kuncinya adalah menentukan peran Unpad dalam jejaring sistem pendidikan tinggi internasional. Alih-alih berkompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi yang sudah jauh lebih mapan, mengapa Unpad tidak mengembangkan kapasitas dan hasil-hasil riset yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal. Bayangkan, bila Unpad serius mengembangkan kajian ke-Sunda-an, tidak mustahil, Unpad akan mengalahkan Leiden sebagai kiblat studi tentang ke-Sunda-an. Atau, bila Unpad serius mengembangkan kajian tentang local governance, maka Unpad tidak akan kalah dengan perguruan-perguruan tinggi internasional yang juga mengembangkan program-program studi Asia, Afrika, dsb tapi Unpad punya nilai lebih karena sumber daya bahkan setting penelitiannya tersedia di negara kita. Pembedaan inilah yang tidak akan mampu disaingi oleh perguruan tinggi di negara maju.

Dengan demikian, jangan terjebak dengan pembenahan-pembenahan institusional yang bersifat intrumental tapi substansi ciri khas/pembeda/brand image justru tidak tergarap. Program kerja yang termuat dalam Renstra Unpad masih memberikan porsi yang sangat besar terhadap aspek-aspek instrumental tersebut, tapi belum banyak mengungkap gagasan tentang apa kekhasan Unpad yang akan menjadi senjata ampuh Unpad dalam menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Mudah-mudahan di masa mendatang, ruang-ruang publik bagi berkembangnya kekuatan gagasan ini akan terus diperluas.

Tepi Cikapundung, 14 Oktober 2010

*) Tulisan ini dibuat untuk merespon ajakan diskusi salahseorang calon rektor Unpad yang berlaga dalam Pilrektor 2010 tentang isi Renstra Unpad.

Tracer Study Alumni IP FISIP Unpad

2010-06-22T22:39:00.004+07:00

Para alumni IP,

berikut ini disampaikan lembar kuesioner tracer study Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Mohon kesediaan para alumni IP untuk mengisinya dan mem-forward- kan file ini pada alumni IP lainnya.
Kuesioner ini dibuat sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan kapasitas kelembagaan JIP, sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja JIP.

Klik di sini: http://www.scribd.com/doc/33414030/Kuesioner-Tracer-Study-JIP

Trims.

DANA ASPIRASI DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

2010-06-11T18:44:00.000+07:00

Caroline Paskarina*)

DPR kembali mengejutkan publik dengan mewacanakan perlunya dana aspirasi sejumlah Rp 15 milyar per anggota dewan. Rencananya, uang tersebut akan digunakan oleh para anggota dewan untuk menjaring aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Sepintas, gagasan ini terdengar begitu mulia, apalagi Indonesia memang tengah menghadapi masalah kesenjangan kesejahteraan yang begitu kentara. Tapi, di tengah ketidakpercayaan publik yang tinggi akibat maraknya kasus-kasus korupsi, gagasan itu justru dipertanyakan efektivitasnya. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi keraguan publik, mulai dari sulitnya pertanggungjawaban administratif penggunaan dana tersebut hingga soal resiko money politics.
Diskursus yang berkembang menyandingkan dua isu yang sebenarnya kontradiktif, yang satu adalah penjaringan aspirasi (konstituen) dan yang lainnya adalah pemerataan kesejahteraan. Penjaringan aspirasi konstituen meliputi lingkup yang terbatas, sedangkan pemerataan kesejahteraan menjangkau lingkup yang sangat luas. Pemerataan kesejahteraan akan berdampak bagi kehidupan publik secara keseluruhan, sebaliknya penjaringan aspirasi hanya berdampak pada kelompok konstituen yang diwakili. Menariknya, ketika kedua isu ini disandingkan, yang terungkap justru fakta bahwa pola relasi kekuasaan dalam perwujudan kesejahteraan, ternyata belum berubah meskipun reformasi politik telah berjalan lebih dari satu dasawarsa.

Relasi Kekuasaan dalam Distribusi Kesejahteraan
Nesadurai (2004) mengungkapkan adanya keterkaitan antara konteks relasi kekuasaan dengan distribusi kesejahteraan. Menurutnya, di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, para elit politik memperoleh dan mempertahankan legitimasi kekuasaannya melalui dua cara, yakni melalui kemampuan mewujudkan kesejahteraan bagi publik dan dengan cara memelihara kohesivitas di kalangan pendukungnya. Pada praktiknya, distribusi kesejahteraan terutama dilakukan melalui cara kedua, di mana para elit politik menyalurkan sumber-sumber daya, baik berupa materi maupun akses terhadap pengambilan kebijakan, kepada para pendukungnya. Distribusi ini diarahkan tidak hanya bagi para elit politik dan pengusaha domestik, tapi juga bagi kelompok-kelompok sosial non-elit yang berpotensi menjadi basis massa bagi penguasa tersebut.
Dalam konteks relasi kekuasaan yang bersifat patron-klien, pola distribusi kesejahteraan tidak pernah berlangsung secara terbuka. Akibatnya, kesejahteraan menjadi sebuah komoditas kelompok (club goods) yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki akses pada lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, sekalipun ada upaya para elit penguasa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum, tapi proporsinya tidak setara dengan yang disebarkan pada kliennya. Kesenjangan ini tergambar dari pilihan kebijakan pembangunan maupun penganggaran yang selama ini terjadi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi masih tetap berlangsung di kawasan-kawasan yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Efektifkah Dana Aspirasi?
Wacana tentang dana aspirasi per daerah pemilihan bersumber dari praktik yang biasa dilakukan di negara-negara Amerika dan Eropa dengan sistem pemilihan distrik. Selain itu, tradisi kaderisasi kepemimpinan di sana telah melembaga, sehingga setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, harus benar-benar mengenal daerah pemilihannya secara detil. Tradisi ini belum sepenuhnya terlembaga di Indonesia yang cenderung mengedepankan popularitas ketimbang kinerja dan rekam jejak seorang calon. Karena itu, jika mekanisme dana aspirasi akan diterapkan di Indonesia, yang paling berpeluang untuk menikmatinya adalah mereka yang menjadi klien dari para anggota legislatif tersebut. Apalagi, anggota legislatif dan/atau parpol tidak selalu memiliki data yang valid dan aktual tentang para konstituennya, sehingga peluang salah sasaran bahkan money politics menjadi lebih tinggi. Kegagalan skema dana aspirasi di Sumatra Barat, misalnya, membuktikan rentannya penyelewengan dana aspirasi untuk kepentingan pemeliharaan relasi patron-klien.
Dalam konteks relasi kekuasaan yang masih bercorak patrimonial, distribusi kesejahteraan tidak akan terwujud secara merata. Karena itu, jika tujuan akhirnya adalah pemerataan kesejahteraan, bukan dana aspirasi solusinya. Dana aspirasi dapat mengoptimalkan fungsi dewan dalam melakukan artikulasi kepentingan, bahkan dapat memperkuat hubungan antara anggota dewan dengan konstituennya selama diimbangi dengan skema penyaluran dana aspirasi yang akuntabel. Tapi, skema dana aspirasi tidak akan bisa menyelesaikan masalah pemerataan kesejahteraan yang sesungguhnya bersifat politik karena menyangkut komitmen politik penguasa untuk memilih kebijakan yang menempatkan kesejahteraan sebagai barang publik, bukan komoditas milik kelompok tertentu.
Prioritas yang harus dilakukan adalah mengubah relasi kekuasaan patrimonial dengan memperluas akses partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga publik dapat menekan pemerintah untuk mau berinvestasi pada sektor-sektor yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat, seperti infrastruktur dan investasi sosial. Harus ada keterbukaan bagi publik untuk mengawasi jalannya pembangunan dan penganggaran, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalkan. Keterbukaan dan partisipasi ini akan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh sumber-sumber daya, sehingga ia tidak perlu lagi mencari patron untuk bisa sejahte

*) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran

Materi PSP 2009/2010

2010-06-06T15:44:00.000+07:00

Wisata Kemiskinan

2010-05-22T19:42:00.001+07:00

Kemarin,ada berita kontroversial tentang wisata kemiskinan di Jakarta. Sebenarnya berita tentang itu sudah pernah ditayangkan di salahsatu televisi swasta beberapa bulan sebelumnya. Tapi, baru sekarang memancing perdebatan. Para elit politik, pemerintah, bahkan seorang artis merasa keberatan dengan wisata kemiskinan itu karena dianggap merendahkan harga diri bangsa. Dengan mengutip kasus India, sang artis mencontohkan protes warga India ketika film Slumdorg Millionaire ditayangkan karena dianggap mengeksploitasi kemiskinan India. Padahal, aktor utama yang bermain di film itu memang berasal dari daerah miskin di India.

Saya jadi teringat isu wisata kemiskinan ketika hari ini melewati daerah Cipeundeuy. Kereta Lodaya yang saya tumpangi kebetulan berisi rombongan turis asing dari Belgia. Sepanjang perjalanan, para turis itu sibuk memotret keindahan pemandangan. Ketika kereta berhenti cukup lama di Cipeundeuy, pemandangan menarik terjadi. Warga setempat, kebanyakan anak-anak usia sekolah dan ibu-ibu sambil mengendong bayinya menadahkan tangan, meminta uang pada para turis tersebut. Seorang ibu bahkan mendekat ke jendela kereta menadahkan tangan sambil menunjuk-nunjuk bayinya. Seolah ingin mengatakan minta uang untuk memberi makan anaknya. Sang turis lantas memotret adegan itu tanpa memberi uang karena memang jendela kereta yang tertutup tidak memungkinkannya.

Melihat pemandangan itu, terbersit dalam pikiran jangan-jangan kita memang perlu wisata kemiskinan. Tanpa ada wisata kemiskinan pun, ternyata warga di sepanjang jalur kereta api sudah berinisiatif sendiri mengemis atau berjualan asongan. Setiap kali saya berkereta ke Jakarta, Yogya, atau Surabaya, pemandangan serupa selalu terjadi. Apalagi bila kebetulan duduk di kelas ekonomi atau bisnis. Para pedagang asongan, pengamen, dan pengemis dengan giatnya bekerja mondar-mandir di sepanjang gerbong. Teriakan-teriakan 'mijon...mijon..., kopi..., lanting..., dan nasi ayam' bahkan sudah menjadi ciri khas perjalanan KA ke arah Jawa.

Jalur kereta api ternyata tidak hanya menyuguhkan keindahan pemandangan, tapi juga realitas kemiskinan warga. Masih sempatkah para pejabat melihat realitas itu ketika rute perjalanan dinas mereka lebih banyak melalui jalan tol atau pesawat? Tidak heran bila para elit yang mengomentari wisata kemiskinan itu merasa keberatan karena mungkin mereka tidak melihat sendiri kehidupan sehari-hari warga di sepanjang jalur kereta itu.

Wisata kemiskinan sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia. Sebuah stasiun televisi lokal di Bandung pernah menayangkan film dokumenter berjudul 'Journey to the Heart' yang berkisah tentang program wisata ke sebuah desa terpencil di Amerika Latin. Di sana, para turis yang sebelumnya telah menjalani diklat, harus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lokal dengan membantu membuatkan kompor tanah liat yang layak. Alasannya, rumah-rumah penduduk di sana hanya punya kompor sederhana yang asapnya menyebar ke seluruh rumah, sehingga tidak sehat. Film dokumenter ini menggambarkan perjuangan para turis untuk bisa diterima warga setempat, membantu mereka, dan akhirnya ketika program berakhir, para turis dilepas pulang dengan tangis warga setempat. Ada ikatan yang terbentuk antara turis dan warga setempat. Ada program nyata yang diberikan para turis itu bagi warga lokal. Mungkin tidak otomatis menghilangkan kemiskinan di sana, tapi cukup membangkitkan kesadaran pemberdayaan warga setempat.

Program sejenis mungkin bisa diadaptasi di Indonesia. Kemiskinan adalah realitas kita bersama. Para elit mungkin merasa tersinggung dengan wisata kemiskinan. Tapi, bagaimana dengan para warga, para ibu, bahkan anak-anak di sepanjang jalur KA itu yang tidak segan-segan mengemis? Apakah rakyat kita sudah tidak punya harga diri?

Kemiskinan dan keterdesakan keadaan membuat banyak masyarakat berperilaku seperti itu. Jangankan mereka yang benar-benar miskin, kadang-kadang kelas menengah pun bermain dengan cara yang sama. Ada aktivis LSM mencari proyek di luar kantor karena aktivitasnya di lembaga tsb tidak menghasilkan uang, padahal ada keluarga yang harus ditanggungnya. Ada ormas yang bersusah payah minta bantuan dana pada pemerintah untuk kegiatan-kegiatannya. Ada yang berebut proyek untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Ada juga yang bertransaksi untuk mendapat jabatan.

Semua dipaksa bermental miskin karena tidak ada akses yang sama untuk berusaha. Sumber-sumber daya dimiliki oleh sekelompok elit dan hanya mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan bisa mencicipi madu kesejahteraan. Mereka yang ingin ikut menikmati madu itu harus bisa mencari patron yang bisa meneteskan madu itu, meski untuk itu harus saling sikut bahkan 'menghiba' agar dikasihani. Tidak ada persaingan berbasis kompetensi untuk memperoleh akses sumber daya. Karenanya, kesejahteraan tidak berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan atau kompetensi. Mereka yang gagal dalam persaingan mendapat patron terpaksa mencari celah sendiri di tengah ketidakpastian akses, atau akhirnya bergabung dengan mereka yang berada di sepanjang jalur KA tadi.

Selama kondisi ini masih berlanjut, tidak mustahil wisata kemiskinan akan jadi sumber devisa potensial bagi negara. Tapi, tegakah kita membiarkan keadaan ini? Kesejahteraan tidak akan pernah diberikan, tapi harus direbut !

Selamat hari kebangkitan nasional. Mudah-mudahan ini jadi momen awal untuk memperjuangkan akses kesejahteraan yang merata bagi rakyat.

Tasikmalaya, 19 Mei 2010

Gubernur Jabar Beri Kuliah Perdana di FISIP Unpad

2009-09-16T09:29:00.003+07:00

GUBERNUR JABAR BERI KULIAH PERDANA DI FISIP UNPAD

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad) kembali menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2009/2010. Sejumlah 1291 orang mahasiswa baru FISIP Unpad diterima secara resmi dalam upacara Sidang Terbuka Senat FISIP Unpad yang dipimpin langsung oleh Dekan FISIP Unpad dan dihadiri oleh para anggota Senat, guru besar, dosen, dan aktivis Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan FISIP Unpad. Acara tersebut diselenggarakan di Kampus FISIP Unpad Jatinangor, pada Kamis, 27 Agustus 2009. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan juga memberikan kuliah perdana menyambut mahasiswa baru.
Jumlah mahasiswa FISIP yang diterima pada tahun akademik ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk program Diploma 3 (D3), yang terdiri dari Program Ahli Administrasi dan Ahli Tata Pemerintahan, diterima sebanyak 339 orang mahasiswa baru. Mahasiswa baru Program Strata 1 (S1) untuk tahun akademik ini sebanyak 628 orang, yang terdiri dari mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 136 orang, Hubungan Internasional 138 orang, Kesejahteraan Sosial 56 orang, Ilmu Pemerintahan 129 orang, Antropologi Sosial 58 orang, dan Administrasi Niaga 121 orang. Untuk Program S1 Kelas Khusus, jumlah mahasiswa yang diterima adalah 162 orang, dan untuk program pascasarjana sebanyak 222 orang, terdiri dari mahasiswa program S2 sebanyak 61 orang dan S3 sebanyak 161 orang.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP Unpad menekankan komitmen FISIP untuk terus memperjuangkan pencapaian visi “komitmen pada keunggulan, dan responsif terhadap perubahan”. Untuk mencapai visi tersebut, FISIP hingga sekarang konsisten dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pengajar, tenaga pendukung, sarana, dan prasarana untuk menunjang optimalisasi kegiatan belajar-mengajar.
Sejalan dengan itu, Gubernur Ahmad Heryawan juga mengajak para mahasiswa baru untuk turut berpartisipasi dalam memajukan Jawa Barat. Menurutnya, kemajuan Jawa Barat sangat ditentukan oleh lahirnya ide-ide baru yang dikembangkan di kalangan masyarakat terpelajar seperti di lingkungan kampus Unpad, apalagi saat ini Jawa Barat tengah menghadapi banyak tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan sejumlah kebijakan dan program, seperti BOS, bantuan buku pelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan beasiswa khususnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung sektor-sektor strategis di Jawa Barat. Di bidang pemerintahan, Gubernur menyebutkan ada 4 (empat) strategi untuk mencegah korupsi di birokrasi pemerintahan, yakni: (1) sistem keuangan yang sulit dimanipulasi; (2) membangun character building yang penuh integritas; (3) perwujudan kesejahteraan; dan (4) penegakan hukum.
Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta merupakan potensi yang strategis untuk pembangunan, tapi masih menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, tingginya angka putus sekolah, dan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jawa Barat. Di akhir kuliah umumnya, Gubernur mengajak seluruh civitas academica untuk terus mengembangkan inovasi dan invensi bagi pengembangan sains dan teknologi yang berpusat di dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian. Sebagai aset Jawa Barat, Gubernur meminta FISIP Unpad untuk berkontribusi dalam mencari solusi bagi persoalan-persoalan Jawa Barat, memajukan budaya Jawa Barat, mengembangkan mentalitas mandiri, mensinergikan pembangunan perkotaan dengan perdesaan, serta mengembangkan potensi-potensi Jawa Barat dengan semangat keberpihakan pada kepentingan publik.** (CP/Tim Pubdok PMB Fisip)

Etika dalam Penelitian Ilmu Pemerintahan

2009-05-04T10:21:00.001+07:00

Konflik Agraria

2009-04-30T00:59:00.001+07:00

Isu dan Tolok Ukur Baru dalam PSP

2009-04-30T00:28:00.001+07:00

Metode Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Pemerintahan

2009-04-30T00:06:00.001+07:00

Metode Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Pemerintahan

2009-04-29T23:38:00.001+07:00

Model Penelitian dalam IPem

2009-04-13T11:34:00.000+07:00

Politik Agraria Setelah UUPA

2009-04-13T09:52:00.003+07:00

ASURANSI PENDIDIKAN: ALTERNATIF PENDANAAN PENDIDIKAN

2009-04-09T17:17:00.007+07:00

Caroline Paskarina

Investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas tampaknya sekarang telah menjadi mode. Di hampir semua daerah di Indonesia, bahkan juga di tingkat nasional dan global, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi menjadi agenda strategis yang diprioritaskan. Millenium Development Goals, misalnya, menempatkan 6 (enam) agenda dari 8 (delapan) agenda yang langsung berkaitan dengan sumber daya manusia. Keenam agenda tersebut adalah pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; penurunan angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; dan perang terhadap HIV/AIDS, malaria, serta penyakit lainnya.
Selain menjadi bagian dari agenda pembangunan abad ke-21, pembangunan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kata kunci penting sebagaimana tergambar dalam konsep human capital. Manusia dipandang sebagai modal yang perlu dikelola secara optimal agar pembangunan dapat terjamin keberlanjutannya. Dalam konsepsi ini, pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian dari investasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas dan kompetensi memadai untuk mengelola sumber daya-sumber daya lainnya, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan meningkat.
Pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bahkan menjadi bagian dari agenda konstitusi sebagaimana termuat dalam pasal 30 UUD 1945. Dalam Amandemen UUD 1945, jaminan terhadap hak memperoleh pendidikan diperkuat dengan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% dari anggarannya untuk pembiayaan pendidikan, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Jumlah ini tentunya tidak seberapa dibanding tugas berat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan produktif. Namun juga, bukan jumlah yang kecil bila dikaitkan dengan kapasitas keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah yang sangat beragam.
Selama ini, pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, setidaknya terdapat 3 (tiga) sumber pembiayaan, yakni: anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk dari hibah dan pinjaman luar negeri); iuran siswa/keluarga siswa (disalurkan melalui sekolah ataupun dibelanjakan sendiri); dan sumbangan masyarakat (selain keluarga siswa). Dari ketiga sumber pembiayaan ini, peran keluarga siswa (orang tua) masih sangat dominan dalam menopang penyelenggaraan pendidikan. Padahal, tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, sehingga berdampak pada tingginya angka putus sekolah. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Barat, yang angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2007 baru mencapai 7 tahun lebih. Hal ini berarti bahwa kebanyakan anak usia sekolah di Jawa Barat hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP, dan itupun tidak semuanya tamat.
Bila dikaitkan dengan paradigma pembangunan manusia dan human capital, tingginya angka putus sekolah ini tentunya sangat tidak kondusif dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, makin banyak jumlah anak putus sekolah, maka beban negara dan pemerintah akan makin berat karena negara harus menyediakan jaring pengaman sosial yang lebih banyak untuk menopang masyarakat marginal tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah umumnya akan berkorelasi pada lemahnya akses terhadap berbagai sumber daya, seperti lapangan pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, juga ketiadaan jaminan kesejahteraan di hari tua. Akibatnya, akan timbul lingkaran setan kemiskinan yang tidak terputuskan yang menyebabkan berapapun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercapai tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Karena itu, wacana anggaran pembiayaan pendidikan sebenarnya punya makna yang lebih dalam dan komprehensif, tidak hanya terkait pembangunan pendidikan tapi juga investasi sosial. Penggunaan anggaran pendidikan dengan tepat akan menjadi langkah awal untuk memutus rantai kemiskinan. Isu pokok yang perlu segera dicari pemecahannya adalah bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin alokasi anggaran pendidikan yang terbatas tersebut agar dapat menimbulkan efek pemerataan pendidikan seoptimal mungkin. selengkapnya klik pada judul...

(dimuat dalam Warta Bapeda Jawa Barat edisi Juli-September 2008)

Pendekatan Ilmu Pemerintahan

2009-04-06T10:12:00.001+07:00

Politik Agraria Sebelum UUPA

2009-04-06T10:10:00.001+07:00

Diskusi Publik Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Kuantitas vs Kualitas

2009-02-28T15:37:00.004+07:00

Dekan FISIP Unpad, Kepala Puslit Kebijakan Publik dan Kewilayahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unpad, KOMPAS Jabar, dan Kemitraan mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam acara:

DISKUSI PUBLIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK:

KUANTITAS VS KUALITAS

Hari: Kamis, 5 Maret 2009

Waktu: 14.00 - 17.00

Tempat: Grha KOMPAS, Jl. R.E. Martadinata 46 Bandung

Materi Diskusi dan Narasumber:

Perempuan dan Politik (Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si. - FISIP Unpad)
Konstruksi Gender dan Kebijakan Afirmatif dari Perspektif Hukum
(Yesmil Anwar, S.H., M.H. - FH Unpad)
Isu-isu Publik dalam Perspektif Gender (Budiawati Supangkat, Dra., M.A. - FISIP Unpad)
Teori Komunikasi Massa (Jenny Ratna Suminar, Dra., M.Si. - FIKOM Unpad)
Kiprah Perempuan di Lembaga Legislatif (Uu Rukmana - DPRD Provinsi Jawa Barat)
Penyelenggaraan Pemilu 2009 (Ferry Kurnia Rizkiansyah - KPUD Jawa Barat)
Aksi Afirmatif bagi Kesetaraan Gender (Agung Wasono - Partnership for Governance Reform)

Moderator:

M. Ridlo Eisy

Contact Person:
Carol (0818219170 / cpaskarina@yahoo.com)

GRATIS. TERBUKA UNTUK UMUM.

Studi-studi Politik Agraria

2009-02-25T23:51:00.001+07:00

Teori Umum Politik Agraria

2009-02-25T22:37:00.000+07:00

Gaudeamus Igitur: Apa sih Maknanya?

2009-02-13T20:39:00.004+07:00

Dalam setiap peristiwa akademik, tidak pernah lepas dari alunan syair-syair Gaudeamus Igitur. Ketika mengawali status sebagai mahasiswa, upacara penerimaan mahasiswa baru oleh Senat Universitas, dan ketika mengakhiri status sebagai mahasiswa dalam upacara wisuda, lagu ini selalu diperdengarkan. Dinyanyikan dengan penuh semangat dan hikmat oleh para penyanyi paduan suara perguruan tinggi.

Sekalipun sering diperdengarkan, tidak banyak dari kita yang memahami arti dari syair lagu tersebut. Jangankan paham artinya, mengucapkannya dengan benar pun kita tidak tahu. Tapi, toh di tengah ketidaktahuan itu, kita tetap menikmati dan menyanyikan lagu tersebut saat penerimaan mahasiswa baru dan wisuda.

Daripada, kita menyanyikannya dengan sia-sia, berikut ini lirik syair lagu Gaudeamus Igitur dan artinya (dalam bahasa Inggris dan Indonesia). Mudah-mudahan, lagu ini jadi lebih punya makna setelah kita tahu artinya.

Latin
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post icundum iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter;
Nemini parcetur

Ubi sint qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite in inferos
Hos si vis videre.

Vivat academia,
Vivat professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivat membra quaelibet;
Semper sint in flore!

Vivat et republica
Et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritasQuae nos hic protegit.

Vivat omnes virgines,
Faciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores!

Quis confluxus hodie
Academicorum?
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
In commune forum

Vivat nostra societas,
Vivat studiosi!
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
Patriae prosperitas.

Alma Mater floreat,
Quae nos educavit;
Caros et commilitones,
Dissitas in regiones
Sparsos, congregavit.

Inggris

Let us therefore rejoice,
While we are young;
After our youth,
After a troublesome old age
The ground will hold us.

Our life is brief,
It will shortly end;
Death comes quickly,
Cruelly snatches us;
No-one is spared.

Where are those who before us
Existed in the world?
You may go up to the gods,
You may cross into the underworld
If you wish to see them.

Long live the university,
Long live the teachers,
Long live each male student,
Long live each female student;
May they always flourish!

Long live the state
And those who rule it.
Long live our city,
And the charity of benefactors
Which protects us here.

Long live all young women,
Easy and beautiful!
Long live wives as well,
Tender, loveable,Honest, hardworking.

Perish sadness,
Perish haters.
Perish the devil,
Whoever is against the student fraternity,
As well those who mock us!

Who has gathered now
Of the university?
They gather from long distances,
Immediately joining
Our common forum.

Long live our fellowship,
Long live the studious!
May truth and honesty thrive,
Flourish with our fraternity,
And our homeland be prosperous.

May our Alma Mater thrive,
That which educated us;
Dear ones and comrades,
Who we let scatter afar,
Let us assemble.

Indonesia

Marilah kita bersyukur,
Ketika kita muda;
Setelah tidak lagi muda;
Setelah kesusahan pada masa tua;
Tanah akan menerima kita.

Hidup kita singkat,
Akan segera berakhir;
Kematian segera tiba;
Merenggut dengan kejam;
Tiada seorangpun terlepas.

Di mana mereka yang hidup sebelum kita
Berada di dunia ini?
Kamu bisa bertanya pada para dewa,
Kamu bisa menyeberang ke dunia bawah
Jika ingin melihat mereka

Panjang umur universitas,
Panjang umur para pengajar,
Panjang umum tiap mahasiswa,
Panjang umum tiap mahasiswi,
Semoga mereka tetap berkembang

Panjang umur negara kita
Dan mereka yang memerintahnya
Panjang umur kota kita,
Dan amal dari semua donatur
Yang melindungi kita di sini

Panjang umur semua perempuan muda,
Lincah dan cantik,
Panjang umur semua istri,
Kelembutan, kecintaan,
Kejujuran, kerja keras

Lenyaplah kesedihan,
Lenyaplah kebencian,
Lenyaplah sang iblis,
Semua yang menentang persaudaraan para siswa,
Dan semua yang melecehkan kita!

Siapa yang telah berkumpul sekarang
Di universitas?
Mereka berasal dari tempat-tempat yang jauh,
Segera berkumpul
Di tempat kita bersama

Panjang umur persekutuan kita,
Panjang umur ruang belajar kita,
Semoga kebenaran dan kejujuran tumbuh subur,
Berkembang dalam persaudaraan kita,
Dan tanah air kita menjadi makmur

Semoga almamater kita jaya,
Yang akan mendidik kita,
Semua yang disayangi dan para rekan,
Yang kita biarkan tersebar luas,
Marilah kita berhimpun

Demikianlah, lagu yang dinyanyikan dengan penuh hidmat ini ternyata berpesan tentang sebuah harapan akan persaudaraan yang teguh di antara pendidik dan yang dididik. Sebuah harapan agar perguruan tinggi berkontribusi dalam pertumbuhan dan kemakmuran negara dan kota di mana ia berada. Sayang, makna yang begitu dalam ini jarang diungkapkan.

Catatan: terjemahan Latin dan Inggris dikutip dari http://www.users.on.net/~algernon/gaudeamus/translation.html

Terminologi Politik Agraria

2009-02-07T23:49:00.000+07:00

Pidato Inaugurasi Obama

2009-01-21T16:14:00.004+07:00

Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS ke-44 tampaknya jadi fenomena luar biasa pada dekade awal abad 21. Figur yang sama sekali tidak terduga akan bisa memenangkan suara electoral college di AS yang selama ini identik dengan preferensi WASP (white, anglo-saxon, protestant). Sosok Obama justru kebalikan dari semuanya itu. Ia berkulit hitam, keturunan Afrika, meski beragam Protestan. Banyak analisis sudah diungkap para pakar menjelaskan kemenangan Obama, jadi tulisan ini tidak ingin mengulas ulang semua komentar pakar tersebut.

Yang menarik adalah apa yang diungkapkan Obama dalam pidato pelantikannya sebagai presiden. Momen yang juga dinanti jutaan orang di dunia. Yang rela bela-belain begadang cuma untuk nonton akad-nya Mr. Obama. Apa sih yang istimewa dari pidato itu? Silakan aja membacanya berikut ini.

Barack Obama has been sworn in as the 44th US president. Here is his inauguration speech in full.

My fellow citizens:
I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and co-operation he has shown throughout this transition.
Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms.
At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding documents.
So it has been. So it must be with this generation of Americans.

Serious challenges
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.
These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land - a nagging fear that America 's decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America - they will be met.
On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.
On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.

Nation of 'risk-takers'
We remain a young nation, but in the words of scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted - for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things - some celebrated but more often men and women obscure in their labour, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.
For us, they packed up their few worldly possessions and travelled across oceans in search of a new life.
For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and ploughed the hard earth.
For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg ; Normandy and Khe Sahn.

'Remaking America '
Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.
This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions - that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America .
For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. All this we will do.

Restoring trust
Now, there are some who question the scale of our ambitions - who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.
What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them - that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply.
The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works - whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public's dollars will be held to account - to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day - because only then can we restore the vital trust between a people and their government.
Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on the ability to extend opportunity to every willing heart - not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

'Ready to lead'
As for our common defence, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more.
Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with the sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.
We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort - even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan . With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the spectre of a warming planet. We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its defence, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.

'Era of peace'
For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.
To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society's ills on the West - know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.
To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world's resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

'Duties'
As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honour them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment - a moment that will define a generation - it is precisely this spirit that must inhabit us all.
For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter' s courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends - honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths.
What is required of us now is a new era of responsibility - a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.

'Gift of freedom'
This is the price and the promise of citizenship.
This is the source of our confidence - the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.
This is the meaning of our liberty and our creed - why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and why a man whose father less than 60 years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.
So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have travelled. In the year of America 's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:
"Let it be told to the future world... that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive... that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it]."
America. In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.

foto diunduh dari i90.photobucket.com

Alat Deteksi Mahasiswa Tukang Contek

2009-01-19T19:18:00.002+07:00

Oleh: Restituta Ajeng Arjanti

Banyak orang salah mengartikan kebebasan yang disediakan oleh gudang informasi online, internet, untuk melakukan plagiarisme. Yang memprihatinkan, tindakan pencontekan itu banyak juga dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Berangkat dari keprihatinan itu, beberapa dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) menciptakan aplikasi anticontek. Namanya Test of Texts Similarity, atau disingkat TESSY.Internet, Positif dan NegatifDi dunia pendidikan, ada dua pendapat tentang internet. Hal itu diakui oleh Didi Achjari, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM yang ikut mengembangkan TESSY.
Internet mempermudah pencarian data dan referensi yang diperlukan secara online. Namun, di sisi lain, internet pun bisa jadi media yang memudahkan orang menjiplak hasil karya orang lain. Lewat Google misalnya, mahasiswa bisa leluasa mencari bahan-bahan tugas karya tulis mereka, bisa dengan cepat menemukan literatur yang sesuai, lalu bisa juga menyimpan dan menyalinnya. Cepat dan mudah, tapi tidak sportif dan kreatif.Untuk mengurangi maraknya kasus penjiplakan paper, thesis, atau karya tulis mahasiswa, beberapa kebijakan ditempuh oleh pihak civitas akademis. Antara lain membatasi mahasiswa untuk membaca skripsi, thesis, dan disertasi; serta melarang karya-karya tulis tersebut untuk di-online-kan lewat perpustakaan digital. Untuk mengoptimalkan kebijakan itu, Didi bersama rekan-rekannya― Dimas Muklas (FEB UGM & FMIPA UGM), Aman Rohiman (FMIPA UGM), dan Ajeng Nurhidayati―juga mengembangkan TESSY.TESSY dibuat untuk mendeteksi kemiripan karya tulis mahasiswa. Dengan aplikasi itu, para dosen atau civitas akademis bisa dengan mudah membandingkan dan mendeteksi tingkat kemiripan karya tulis buatan para mahasiswa―antara yang satu dengan yang lain, atau yang tersimpan dalam basis data.Fitur TESSYTESSY dikembangkan sebagai program desktop, bukan aplikasi berbasis web. Menurut Didi, aplikasi ini mungkin untuk dilengkapi dengan fasilitas upload dokumen, agar hasilnya bisa dilihat di mana saja lewat web. “Namun, tentu saja proses komparasi tetap dilakukan di server dan berbasis desktop,” jelas Didi.Syarat utama agar TESSY bisa bekerja adalah tersedianya versi digital, atau softcopy, dari karya tulis. File itu nantinya akan dibandingkan dengan karya-karya tulis yang tersimpan dalam basis data dan perpustakaan digital kampus. Karena setiap lembaga pendidikan umumnya punya standar kemiripan yang bereda untuk dimasukkan dalam kategori penjiplakan, tingkat kemiripan yang ingin dideteksi lewat TESSY sengaja dibuat agar dapat diatur secara bebas.Aplikasi ini hanya mengecek kata-kata. Jadi, bisa membandingkan hasil karya tulis dengan dokumen yang berasal dari mana dan tahun kapanpun. Selain itu, TESSY juga dilengkapi dengan fitur untuk mencetak laporan formal. Jika tak ada masalah dengan karya tulis buatan mahasiswa, laporan ini bisa dijadikan syarat untuk mengikuti wisuda. Tapi, jika karya tulisnya bermasalah, laporan ini akan digunakan untuk bahan dalam proses penyelidikan lebih lanjut.Untuk mendeteksi kemiripan teks dalam dokumen, Didi menjelaskan, ada dua metoda pengujian yang diterapkan dalam aplikasi ini, yaitu uji kemiripan teks dan uji kemiripan frase.Untuk uji kemiripan teks, TESSY menggunakan algoritma perbandingan huruf yang sudah baku , yaitu difference algorithm. Algoritma ini―antara lain digunakan oleh Adobe dan Microsoft―dan dikembangkan oleh Didi untuk membandingkan kata. Uji kemiripan teks ini dipakai untuk menghitung prosentase kemiripan dokumen yang diuji dengan dokumen yang sudah ada. Nilai prosentase tinggi menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi.“Hasilnya cukup valid, namun TESSY belum mengecek sampai level kutipan, dasar teori, dan sejenisnya. TESSY murni hanya membandingkan kata,” papar Didi. “Dengan demikian, hasil kemiripan belum bisa dijadikan keputusan plagiarisme. Perlu dosen ahli untuk mengecek dokumen yang dinyatakan suspect plagiat.”Sementara, untuk metode kesamaan frase, TESSY akan mencari dan menghitung kemunculan frase dan kombinasinya dalam dokumen. Dalam metode ini, karakter-karakter selain teks dan separator dihilangkan dari dokumen. Lalu, aplikasi akan mencari frase dalam dokumen, dan menghitung jumlah kemunculannya. Fitur dalam TESSY juga memungkinkan penguji untuk memasukkan frase yang populer dalam bidang ilmu tertentu. Implementasi di UGMSaat ini, aplikasi TESSY hanya bisa berjalan di sistem operasi Windows. “Aplikasi ini baru diujicobakan di FEB UGM,” kata Didi. Karena baru tahap uji coba, penggunaannya pun baru bersifat random―khususnya jika ada karya tulis yang dicurigai. “Setelah aplikasi ini disempurnakan, bisa saja dipakai fakultas atau universitas lain yang berminat,” tambahnya.Di UGM, dokumen yang dimasukkan ke dalam TESSY adalah yang berformat PDF. Alasannya, saat ini mahasiswa FEB memang diminta untuk menyerahkan skripsi dalam bentuk PDF. Didi mengatakan, “Kalau diperlukan, dalam pengembangan aplikasi TESSY nantinya bisa mengakomodasi file bentuk lain atau file teks biasa.”Menurut Didi, implementasi TESSY untuk kalangan pendidikan sangat adil. Pasalnya, keputusan bahwa mahasiswa melakukan praktik plagiarisme atau tidak tetap ada pada dosen pembimbing, atau lembaga lain yang menginvestigasi para suspect plagiat itu. “Sistem ini sangat fair bagi kami, di mana ada kombinasi yang baik antara tools (TESSY) dan decision maker (investigator atau pakar),” katanya.TESSY sempat diikutsertakan dalam ajang Acer Intel E-Learning Competition, September 2008. Aplikasi inovatif ini sukses meraih penghargaan terbaik untuk kategori dosen kelompok.

Dimensi Budaya dalam Penerapan e-Government

2008-11-07T18:51:00.001+07:00

Implementasi e-government merupakan keniscayaan dalam mengantisipasi perubahan sosial yang makin dinamis, sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan akan pelayanan publik yang makin berkualitas. Namun, seringkali keberhasilan implementasi e-government hanya dipandang dari dimensi struktural, yang diindikasikan dalam bentuk ketersediaan kebijakan dan kesiapan infrastruktur, sedangkan dimensi budaya terabaikan. Padahal, keberadaan masyarakat informasi merupakan prasyarat penting untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan e-government. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital dan kesenjangan informasi yang menghambat terbentuknya masyarakat informasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi budaya untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu mengoptimalkan manfaat e-government sebagai media untuk mengubah relasi kekuasaan menjadi lebih demokratis.

Pengaruh TIK terhadap Manajemen Pemerintahan

2008-11-07T18:50:00.000+07:00

Jenis dan Ragam Penelitian Kualitatif

2008-11-07T18:41:00.000+07:00

Perbandingan Kuantitatif dan Kualitatif

2008-11-07T18:36:00.001+07:00

Karakteristik dan Kegunaan Penelitian Kualitatif

2008-11-07T18:33:00.000+07:00

Prakondisi e-Government

2008-11-07T18:30:00.002+07:00

Kritik terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

2008-11-07T18:27:00.000+07:00

Agama, Filsafat, Ilmu, Teori, dan Penelitian

2008-10-08T21:10:00.000+07:00

Silabus

2008-10-08T21:05:00.000+07:00

Kemunculan e-Government

2008-10-08T21:00:00.002+07:00

Pengertian e-Government

2008-10-06T16:22:00.002+07:00

Silabus MPS Kualitatif 2008-2009

2008-09-09T17:09:00.002+07:00

Bagi mahasiswa S1 Reguler dan Ekstensi yang mengambil mata kuliah MPS Kualitatif untuk tahun ajaran 2008/2009 dapat mengunduh materi perkuliahan di bagian "Artikel dan Bahan Ajar/MPS Kualitatif/2008-2009". Juga terdapat materi perkuliahan yang pernah diberikan pada semester sebelumnya, sebagai bahan bacaan. Untuk semester ini, mungkin dilakukan revisi pada materi perkuliahan. Jadi, prioritaskan untuk mengunduh file dari posting yang terbaru.

Silabus Perkuliahan

2008-09-09T08:56:00.002+07:00

Bagi mahasiswa S1 Reguler dan Ekstensi yang mengambil mata kuliah "E-Government" untuk tahun ajaran 2008/2009 dapat mengunduh materi perkuliahan di bagian "Artikel dan Bahan Ajar/E-Government".

Penerimaan Mahasiswa Baru IP 2008

2008-09-02T15:06:00.005+07:00

Tahun 2008 ini, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 'kebanjiran' mahasiswa. Terjadi kenaikan yang luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa IP Angkatan 2008 berjumlah 206 orang. Jumlah ini memang fantastik dibanding 1 dasawarsa sebelumnya. Tapi, memang ada kecenderungan minat masuk ke JIP terus naik sejak tahun 2000-an. Ini tentu hal yang menggembirakan, sekaligus jadi tantangan buat seluruh civitas academica JIP (dosen, karyawan, Hima, dan mahasiswa angkatan sebelumnya) untuk menunjukkan kualitas IP.

Buat para mahasiswa baru, keep up the spirit..!!! Ada masa 4 tahun yang akan dilalui bersama. Jangan pantang menyerah kalau ternyata kuliah tidak seindah yang dibayangkan. Sebagai mahasiswa, ada banyak cara untuk belajar mandiri. Bisa dengan membaca buku, browsing di internet, atau membentuk kelompok belajar. Apapun caranya, nikmati masa-masa kuliah S1 ini karena tidak akan terulang lagi. Jadi mahasiswa jangan cuma mengejar IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang tinggi, tapi juga harus gaul, perbanyak teman, perluas jaringan. Tapi jangan salah bergaul juga. Have fun in college...!

Sekali lagi, selamat menjadi mahasiswa. Mudah-mudahan sukses jadi Sarjana yang berguna bagi bangsa dan negara.

Model Analisa Sistem Politik

2008-03-31T09:12:00.001+07:00

Sampling dan Pengumpulan Data

2008-03-31T09:10:00.000+07:00

Bentuk Kelembagaan dan Tipe Sistem Pemerintahan

2008-03-17T09:24:00.002+07:00

Desain Penelitian Kualitatif

2008-03-17T09:24:00.001+07:00

Sudut Gelap Pembangunan

2008-03-10T12:35:00.000+07:00

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik

2008-03-10T12:28:00.000+07:00

Pendekatan Wacana dalam Studi Pemerintahan

2008-03-10T12:21:00.001+07:00

Paradigma, Karakteristik & Kegunaan Penelitian Kualitatif

2008-03-10T12:18:00.000+07:00

Partisipasi dalam Kebijakan

2008-03-10T12:17:00.001+07:00

Pelembagaan Sistem Pemerintahan

2008-03-10T12:16:00.001+07:00

Regionalisme dan Penataan Wilayah

2008-03-10T12:15:00.000+07:00

Transisi Demokrasi

2008-03-10T12:14:00.000+07:00

Modernisasi

2008-03-10T12:13:00.000+07:00

Berbagai Pendekatan

2008-03-10T12:11:00.002+07:00

Ruang Lingkup

2008-03-10T12:11:00.001+07:00

Pengertian PSP

2008-03-10T12:10:00.001+07:00

Silabus Perbandingan Sistem Pemerintahan

2008-03-10T12:09:00.000+07:00

Parpol dan Demokratisasi

2008-03-10T12:08:00.000+07:00

Sistem Kepartaian

2008-03-10T12:07:00.000+07:00

Partai Politik

2008-03-10T11:39:00.001+07:00

Perspektif Strukturalisme & Aktor

2008-03-10T11:32:00.001+07:00

Pengantar

2008-03-10T11:24:00.001+07:00

Jenis & Ragam Penelitian Kualitatif

2008-03-10T11:14:00.002+07:00

Paradigma, Karakteristik & Kegunaan Penelitian Kualitatif

2008-03-10T10:51:00.001+07:00

Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Sosial

2008-03-10T10:50:00.001+07:00

Silabus

2008-03-10T09:28:00.004+07:00

Politik Multikulturalisme: Strategi Memperkuat Wawasan Kebangsaan

2008-02-26T18:33:00.003+07:00

Dede Mariana dan Caroline Paskarina

Pengantar
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Arus globalisasi dan demokratisasi yang semakin kuat di akhir abad ke-20 membawa perubahan besar, termasuk mendorong kebangkitan identitas etnis dan golongan. Nasionalisme yang sempat menjadi simbol pemersatu menghadapi kolonialisme dan imperialisme mulai menurun popularitasnya. Di sisi lain, relasi kekuasaan pun mengalami pergeseran yang signifikan sebagai akibat dari berkembangnya demokratisasi, globalisasi, dan lokalisasi yang ditandai menguatnya tuntutan otonomi daerah. Demokratisasi membuka peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk menonjolkan identitasnya, sehingga muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis identitas agama, etnis, budaya, bahkan gender. Relasi kekuasaan dalam negara pun mengalami pergeseran, sehingga negara diwajibkan untuk mengakomodasi beragam identitas tersebut untuk memelihara keseimbangan dan harmonisasi dalam relasi kekuasaan.
Fenomena glokalisasi yang muncul sebagai antitesis terhadap globalisasi terjadi di hampir seluruh belahan dunia, khususnya di negara-negara dengan komposisi penduduk yang beragam dari sisi kultural. Di tengah arus globalisasi yang memunculkan uniformitas dalam identitas sebagai warga global, berkembang keinginan dari kelompok-kelompok minoritas untuk memunculkan jati diri kulturalnya, agar identitas tersebut memperoleh pengakuan akan eksistensinya. Fenomena ini pun terjadi di Indonesia, apalagi setelah reformasi 1998, liberalisasi politik mewarnai seluruh dinamika politik, termasuk dalam hubungan pusat dan daerah. Tuntutan akan desentralisasi semakin kuat, khususnya berasal dari daerah-daerah kaya yang selama masa Orde Baru merasa diperlakukan tidak adil dalam hal perimbangan keuangan.
Sebagai sebuah entitas kenegaraan, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan dihuni 931 kelompok etnik, mulai dari Aceh di Sumatra sampai Asmat di Papua. Masing-masing kelompok etnik memiliki kebudayaannya sendiri dengan adat-istiadat, tradisi dan kesenian. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya ini bisa menimbulkan konflik. Samuel Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban “clash of civilisation”. Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya.
Wacana etnisitas dan identitas lokal dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah pusat agar daerah memperoleh otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bahkan, tidak hanya tuntutan otonomi luas, sejumlah daerah pun “menekan” pemerintah pusat akan memisahkan diri dari NKRI bila tidak dipenuhi tuntutannya. Sebagai kompromi terhadap tuntutan pemisahan diri tersebut, dibuatlah UU Otonomi Khusus untuk Nangroe Aceh Darusallam dan Papua, dengan pengaturan khusus untuk mengakomodasi tuntutan pengakuan identitas lokal di kedua daerah tersebut. Aceh dengan identitas ke-Islam-annya, dan Papua dengan identitas adatnya.
Selain itu, di sejumlah daerah pun berkembang kontroversi tentang wacana peraturan daerah berdasarkan Syariat Islam. Daerah-daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim pun sempat memunculkan wacana sejenis. Bali, misalnya, memunculkan isu Ajeg Bali yang intinya ingin mengembalikan nilai-nilai adat dan budaya Bali sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Isu agama dan etnisitas mudah sekali dipolitisasi untuk memicu konflik di masyarakat. Sejumlah daerah, seperti Poso, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Lombok, dan Ambon menjadi contoh rentannya masyarakat menghadapi politisasi identitas etnis dan agama.
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi pekerjaan yang cukup berat untuk membangun wawasan kebangsaan. Secara historis, Indonesia sebagai suatu entitas kebangsaan merupakan hal yang baru terbentuk ketika merdeka, sementara jauh sebelumnya, telah terdapat berbagai entitas etnisitas dengan identitasnya masing-masing, yang memiliki status dan kedaulatan sendiri. Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesis terhadap dominasi kolonialisme Belanda oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah (Purwanto, 2001: 244). Setelah Indonesia merdeka, salahsatu tugas utama dari negara adalah menciptakan fondasi nasional bagi dirinya sendiri, namun sangat rentan terhadap gejolak identitas. Adanya campur tangan negara yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas kebangsaan pada negara yang baru itu mengakibatkan nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme negara dan bukan nasionalisme popular yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia.
Pertentangan antara identitas etnis dan identitas nasional ini menjadi inti dari persoalan penguatan wawasan kebangsaan. Menguatnya identitas etnis merefleksikan surutnya loyalitas suatu kelompok etnis terhadap kesepakatan ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Hal ini akan mengarah pada persoalan yang lebih krusial karena dapat melemahkan kohesi nasional atau soliditas nasional. Kohesi nasional merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, sehingga kemampuan untuk memperkuat kohesi nasional ditentukan oleh kapasitas dalam menangani komplikasi berbagai persoalan kebangsaan secara serius dan komprehensif. Di sinilah wacana mengenai penguatan wawasan kebangsaan perlu diorientasikan pada pemaknaan ulang nasionalisme dan relevansinya dengan berbagai kecenderungan yang berkembang saat ini, seperti demokratisasi dan otonomi daerah, sehingga dapat dirumuskan pendekatan-pendekatan alternatif untuk memperkuat wawasan kebangsaan dengan tetap mengakomodasi beragam identitas masyarakat yang ada di Indonesia.

selanjutnya, kirimkan e-mail ke cpaskarina@yahoo.com untuk artikel lengkap

*) Dipublikasikan sebagai salahsatu artikel dalam Buku "Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad Edisi Keempat Belas". Diterbitkan oleh Forum Pengkajian Seskoad, Bandung, November 2007.

Filantropi untuk Keadilan Sosial: Mungkinkah?

2008-02-26T18:29:00.003+07:00

Pengantar
Awal abad ke-21 bagi bangsa Indonesia menjadi periode yang tidak dapat dilupakan. Banyak peristiwa yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia terjadi pada periode ini, mulai dari krisis moneter, reformasi, peralihan kekuasaan, demokratisasi, iklim kebebasan yang makin luas, perubahan sosial budaya, hingga maraknya bencana alam dan sosial terjadi selama periode ini. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang selama ini seolah ditutupi terbuka luas akibat kebebasan arus informasi. Terjadinya rangkaian bencana, tsunami hingga lumpur Lapindo, semakin menambah tingkat kemiskinan masyarakat.
Kondisi ini memicu bangkitnya kesadaran bahwa ternyata hasil pembangunan selama 32 tahun lebih tidak cukup merata dinikmati rakyat Indonesia. Kesadaran ini mendorong bangkitnya gerakan-gerakan kedermawanan untuk membantu mengatasi beragam persoalan sosial di masyarakat. Sebenarnya gerakan kedermawanan atau yang sekarang populer disebut filantropi, bukanlah hal baru karena masyarakat Indonesia sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari tradisi dan nilai keagamaan yang dianut.
Dari sisi tradisi, kita mengenal adanya tradisi berderma di kalangan perantau untuk mengirimkan sebagian penghasilannya untuk membangun kampung halamannya. Tradisi ini dikenal di kalangan perantau Minang, Nias, Jawa yang merantau di berbagai daerah di Indonesia, hingga mereka yang merantau ke negeri orang. Remittance yang diberikan oleh para tenaga kerja Indonesia menjadi salahsatu sumber dana yang banyak mendorong kemajuan di berbagai desa di Indonesia.
Dari sisi praktik nilai keagamaan, kita mengenal perilaku kedermawanan ini dalam bentuk akumulasi dana umat untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dana-dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dengan manajemen modern ternyata dapat membantu menangani masalah keterbatasan dana pendidikan, kesehatan, dll untuk umat Islam. Demikian pula dana-dana kolekte dan perpuluhan yang dikelola gereja sejak lama menjadi sumber utama untuk pembiayaan kegiatan operasional gereja dan kegiatan sosial lainnya. Demikian pula sumbangan finansial dan nonfinansial yang diberikan melalui berbagai yayasan dan organisasi keagamaan banyak dimanfaatkan untuk memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat miskin.
Meski demikian, pola kedermawanan (filantropi) tersebut, baik yang berbasis tradisi maupun agama, belum secara optimal dikelola. Di Indonesia, faktor agama menjadi motif utama bagi seseorang untuk menyumbang, sehingga kegiatan berderma biasanya ada "musim panen" menjelang hari-hari raya (Idul Fitri atau Natal). Di sisi lain, lemahnya kepercayaan (trust) menyebabkan kesenjangan antara potensi sumbangan dalam masyarakat dengan jenis serta jumlah lembaga sosial yang menerimanya. Hasil riset Public Interest Research and Advocacy Center (2001) menunjukkan bahwa belum optimalnya akumulasi dana filantropi disebabkan oleh belum adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menyumbangkan dana melalui lembaga penggalang dana.
Kendala-kendala tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana-dana filantropi masih bersifat sektarian dan parsial, belum banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas cakupannya, seperti pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dll). Terbatasnya dana yang dikelola LSM akibat rendahnya kepercayaan masyarakat menjadi penyebab belum optimalnya daya jangkau pemanfaatan dana. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan sejauhmana kesalehan sosial dalam bentuk perilaku filantropi ini dapat berdampak pada upaya peningkatan keadilan sosial.
Padahal, berkembangnya wacana kesalehan sosial tentunya diarahkan untuk membangkitkan kepedulian dan tindakan aksi yang secara konkret dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Bagaimana seharusnya dana-dana filantropi itu dikelola agar daya jangkaunya lebih luas? Bagaimana seharusnya pemerintah daerah berperan dalam hal ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam uraian berikut ini.

Memahami Kedermawanan Sosial (Filantropi)
Istilah kedermawanan diartikan sebagai perpindahan sumber daya secara sukarela untuk tujuan beramal, sosial, dan kemasyarakatan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk utama, yakni pendayagunaan hibah sosial dan pembangunan (Gisela dalam Saidi dan Abidin, 2004: 61). Selanjutnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, amal, atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima. Sedangkan yang dimaksud dengan hibah pembangunan adalah bantuan selektif kepada organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan.
Definisi tersebut menunjukkan kriteria nirlaba sebagai ciri utama dari kedermawanan. Ciri yang membedakan adalah pada hubungan pemberi dan penerima serta proses pengembangan kegiatannya (Saidi dan Abidin, 2004: 61). Hibah sosial bercirikan adanya hubungan donor-penerima yang diawali oleh suatu permintaan atau permohonan dan diarahkan sesuai dengan prioritas atau keinginan pemberi. Sementara hibah pembangunan bercirikan langkah proaktif kedua pihak dan kemampuan mereka mengelola program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sasaran.
Kedua model ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru di Indonesia, bahkan telah diadopsi dalam pola perencanaan pembangunan, yakni community development yang kemudian berkembang menjadi community empowerment. Keduanya menekankan pada kapasitas komunitas (masyarakat) untuk menangani permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Dalam kondisi di mana krisis tengah terjadi dan kemampuan negara dalam mengatasi permasalahan menjadi sangat terbatas, maka yang diperlukan adalah pendekatan alternatif dalam membangkitkan kapasitas masyarakat. Francis Fukuyama, misalnya, menggunakan konsep modal sosial (social capital) untuk menjelaskan ikatan dalam relasi sosial yang berbasis pada kepercayaan di antara anggota masyarakat. Dalam modal sosial ini terkandung nilai-nilai yang diperlukan sebagai penghubung dan perekat berbagai kelompok masyarakat, sehingga ada kepekaan dan kesadaran sosial untuk saling membantu.
Kepekaan dan kesadaran sosial ini menjadi dasar bagi tumbuhnya kesalehan sosial, yang tidak hanya menyangkut relasi antara manusia dengan Penciptanya, tapi juga relasi horisontal antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan alam. Kesediaan untuk berempati, bersimpati, berbagi, dan berupaya membantu sesamanya yang berkekurangan atau terkena musibah merupakan bentuk-bentuk kesalehan sosial yang secara konkret mewujud dalam bentuk perilaku gotong-royong atau perilaku kedermawanan. Berbeda dengan gotong royong yang lebih menekankan pada sumbang tenaga, maka kedermawanan lebih menekankan pada sumbang dana atau finansial. Pada praktiknya, kedermawanan sosial ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun oleh perusahaan, baik yang berorientasi pada agama maupun isu-isu sosial, seperti keberpihakan pada perempuan, anak-anak, kaum miskin, lingkungan hidup, dll. Bentuk-bentuk filantropi ini sangat beragam, mulai dari memberikan sumbangan dana, bantuan beasiswa, hingga corporate social responsibility yang dikelola perusahaan.

Pengelolaan Dana Filantropi
Dana-dana sosial atau dana filantropi secara umum diperoleh melalui berbagai sumbangan yang diberikan oleh individu, kelompok atau perusahaan. Biasanya dana ini dikelola oleh lembaga tersendiri. Bentuk lainnya adalah melalui yayasan yang dibentuk oleh perusahaan untuk mengelola dana dan kegiatan sosial. Perkembangan yang mutakhir saat ini telah memungkinkan dilakukannya pengumpulan dana melalui media massa bahkan internet. Namun demikian, kecanggihan dalam metode pengumpulan dana ini tidak selalu paralel dengan manajemen pengelolaan dan distribusi dana.
Pendistribusian dana sosial belum dilakukan secara merata di semua sektor. Sebagian besar pemanfaatan dana-dana sosial masih terfokus pada program atau kegiatan yang sifatnya charity, sementara program advokasi dan program lain belum mendapatkan dukungan dana yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sasaran pendistribusian dana sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial, media, lembaga penggalang dana berbasis agama, serta dana sosial perusahaan. Begitu juga dengan dana sosial yang disalurkan secara langsung oleh donatur individual.
Dana sosial juga belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerimanya. Tujuan pemanfaatan dana tidak tercapai karena sasaran atau penerima dana tidak tepat, penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan atau program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, dana yang seharusnya bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar terbuang percuma dan berubah menjadi dana konsumtif.
Menurut Saidi dan Abidin (2004: 134-136), tidak optimalnya pendayagunaan dana filantropi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: pertama, pola menyumbang masyarakat yang bersifat langsung dan individual. Sebagian besar masyarakat masih lebih suka menyumbangkan dananya secara langsung kepada penerima daripada menyalurkannya lewat organisasi sosial. Selain itu, dari sisi donatur, ada kecenderungan untuk menyumbang kepada organisasi-organisasi yang program atau kegiatannya berkaitan erat dengan dirinya, seperti untuk pelayanan sosial, perbaikan kawasan perumahan dan kampung halamannya, dan sejenisnya. Sebaliknya organisasi yang bidang kegiatannya tidak berkaitan langsung dengan kepentingannya, seperti organisasi kesenian, lingkungan hidup, advokasi, hukum, dll. kurang mendapatkan dana. Sumbangan individual ini umumnya bersifat karitatif, sehingga sulit dikontrol, dikelola, dievaluasi, dan tidak sistematis. Donatur cenderung menyembunyikan identitas saat menyumbang dan kurang peduli dengan pemanfaatan dana sosial yang diberikannya. Padahal, dengan cara semacam ini, ternyata menimbulkan banyak masalah, antara lain menyulitkan lembaga sosial dalam membuat database donor, juga membuka peluang terjadinya penyelewengan.
Kedua, pemahaman ideologi yang sempit dan kurang tepat, baik oleh donatur maupun lembaga sosial menyebabkan sumbangan yang disampaikan hanya terfokus pada program-program penyantunan fakir miskin, anak yatim, panti jompo, korban bencana, dan sejenisnya. Sebaliknya, bagi lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, advokasi hukum dan HAM, perlindungan konsumen, atau pelestarian lingkungan jarang diberi sumbangan karena dianggap bukan golongan yang berhak mendapatkan sumbangan.
Ketiga, prioritas/pilihan program belum menjadi pertimbangan dalam memberikan sumbangan. Prioritas dalam memberikan sumbangan hanya diarahkan pada program-program darurat (crush program) seperti penanganan bencana atau penanganan kaum miskin/terlantar. Padahal, bentuk-bentuk donasi untuk program-program tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat.
Keempat, minimnya dukungan masyarakat terhadap beberapa program atau kegiatan juga terkait dengan minimnya upaya penggalangan dana di bidang pemberdayaan atau advokasi. LSM umumnya lebih suka meminta dana kepada lembaga donor daripada menggalang dana dari masyarakat. Akibatnya, timbul persepsi di kalangan masyarakat bahwa kegiatan advokasi bukan bagian dari persoalan masyarakat dan masyarakat tidak perlu mendanai kegiatan pemberdayaan atau advokasi karena mereka sudah mendapatkan dukungan dana dari lembaga donor asing.
Kelima, dana filantropi seringkali tidak dapat didayagunakan dengan baik karena rendahnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga pengelolanya. Akibatnya, selain tidak berkembang dan produktif, juga terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya.
Keenam, lemahnya penegakan hukum juga memberi kontribusi terhadap tidak optimalnya pendayagunaan dana filantropi. Akibatnya, banyak dana yang tidak terserap oleh masyarakat yang memerlukan, sementara pelaku penyelewengan tetap bebas tidak dihukum.
Ketujuh, intervensi negara dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial juga menjadi salahsatu penghambat, bila intervensi ini dilakukan dengan cara yang tidak sehat, misalnya memaksa masyarakat menyumbang program atau organisasi tertentu yang tidak jelas akuntabilitasnya. Bentuk intervensi lainnya adalah memaksa lembaga sosial untuk memberikan hasil penggalangan dana untuk dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah. Model semacam ini rentan dengan korupsi dan penyimpangan dalam distribusi kepada kelompok sasaran.

Mengupayakan Filantropi yang Efektif
Agar dana sosial dapat didayagunakan dengan optimal, maka perlu dilakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola, mengatur peran pemerintah yang kondusif, serta mengubah pola filantropi masyarakat yang selama ini cenderung parsial.
Filantropi adalah alternatif dalam menciptakan keadilan sosial dan menghindarkan kesenjangan yang terjadi selama ini. Bila filantropi berjalan baik di negeri ini, dalam rangka mengganti peran negara yang tak berfungsi untuk menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, maka kecemburuan sosial bisa ditekan. Bila kecemburuan sosial bisa tekan, maka potensi-potensi yang mengarah kepada anarki bisa dikurangi.
Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan filantropi sebagai bentuk kesalehan sosial, maka dukungan pemerintah diperlukan melalui insentif pajak bagi organisasi nirlaba yang menghimpun dan mengelola dana serta pengurangan pajak bagi pihak donaturnya. Di sisi lain, juga perlu disusun kebijakan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penggalang dan pengelola dana, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Audit publik terhadap lembaga-lembaga pengelola dana dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial.
Perubahan dalam pola pikir masyarakat juga perlu dilakukan agar kegiatan filantropi tidak hanya sebatas kegiatan beramal yang temporer untuk menangani kasus-kasus bencana, tapi mulai diarahkan secara profesional dan berkesinambungan untuk program-program pembangunan jangka panjang. Agar filantropi berdampak pada keadilan sosial, paradigma charity dalam penggalangan dana perlu diubah agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk memberikan donasi bagi program-program jangka panjang, misalnya beasiswa, tunjangan kesehatan, dll yang berdampak pada pemerataan akses pelayanan publik. Untuk melakukan hal ini, kampanye mengenai filantropi dan manfaatnya bagi pemerataan pembangunan harus segera dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Jalur pendidikan juga dapat digunakan untuk menanamkan kesadaran kedermawanan sejak dini dalam diri anak-anak.

Bagansiapi-api, 10 Juli 2007

Daftar Pustaka
Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktik Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Ford Foundation dan PIRAC.
Yani, Buni. 2004. “Filantropi dan Keadilan Sosial”. Artikel dalam Koran Republika, 19 Oktober.

*) Dipublikasikan pada Warta Bapeda Jabar Vol. 12 No. 3, Juli-September 2007

Memupus Bayangan Ritual Penghijauan

2008-02-11T18:29:00.000+07:00

Kota Bandung selalu menghadapi permasalahan yang sama setiap memasuki musim penghujan, yakni banjir. Banyak penyebab dapat dijadikan alasan kemunculan banjir, tapi akar permasalahannya terletak pada krisis lingkungan yang telah berlangsung lama akibat praktik pembangunan yang eksploitatif. Banyak kegiatan pembangunan menyebabkan beralihnya fungsi lahan, sehingga ruang terbuka hijau (RTH) semakin berkurang. Hasil penelitian Kantor Litbang Kota Bandung dan PPSDAL Unpad (2003) mengungkapkan selama periode 2002-2003, jumlah total taman kota di Kota Bandung sebagai salahsatu bentuk RTH, berkurang sebesar 2,44% yaitu dari 450 taman pada tahun 2002 menjadi 439 taman pada tahun 2003. Bila dibandingkan dengan total luas kota (16,729 ha), proporsi taman baru mencapai 4,8%, masih jauh dari jumlah minimal ketersediaan RTH sebesar 10%.
Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup warga. Karena itu, program penghijauan menjadi salahsatu upaya penting yang harus dilaksanakan untuk menangani krisis lingkungan. Namun, praktiknya, ada kecenderungan pelaksanaan penghijauan belum konseptual, malah terkesan asal jadi. Penghijauan berhenti hanya sampai penanaman pohon, bahkan seringkali pohon yang dipilih adalah yang mudah diperoleh, murah harganya dan cepat tumbuh. Padahal, penghijauan seyogianya diarahkan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Artinya, penghijauan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi sekedar ritual musiman. Penghijauan bukan mantera yang bisa secara otomatis mengatasi krisis lingkungan karena setelah pohon-pohon itu ditanam, harus dipelihara agar keberadaannya benar-benar berfungsi.
Penghijauan yang komprehensif perlu dilandasi oleh kebijakan multidimensional yang berawal dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Kebijakan ini akan menentukan berapa RTH yang perlu disediakan, di mana lokasinya, apa bentuknya, dan bagaimana model pengelolaannya. Pendataan tentang pola penyebaran RTH, konversi RTH menjadi tata guna lain, dan kejelasan jenis vegetasi yang ada dalam RTH merupakan hal-hal pokok yang perlu diatur untuk mendukung program penghijauan. Penentuan jenis pohon yang akan ditanam pun harus mempertimbangkan kebutuhan temperatur, air, tanah, daya tahan terhadap hama dan penyakit, persyaratan budidaya, dll sehingga bisa ditentukan metode pemeliharaan yang tepat.
Selain itu, perlu dipertimbangkan penerapan kebijakan insentif dan disinsentif untuk menunjang program penghijauan, misalnya melalui subsidi silang dari pajak daerah untuk kontinuitas pemeliharaan RTH. Pola kemitraan pemerintah dan swasta atau pemerintah dan masyarakat juga dapat dikembangkan untuk pemeliharaan taman kota atau jalur hijau di lingkungan komunitas.
Dengan demikian, untuk memupus kesan penghijauan sebagai ritual, perlu ada desain kebijakan penghijauan yang multidimensional, dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara terus-menerus.

*) Dipublikasikan dalam Harian Umum Tribun Jabar, 15 November 2007

Politik Multikulturalisme: Strategi Memperkuat Wawasan Kebangsaan

2008-02-11T18:20:00.000+07:00

Dede Mariana dan Caroline Paskarina

Pengantar
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Arus globalisasi dan demokratisasi yang semakin kuat di akhir abad ke-20 membawa perubahan besar, termasuk mendorong kebangkitan identitas etnis dan golongan. Nasionalisme yang sempat menjadi simbol pemersatu menghadapi kolonialisme dan imperialisme mulai menurun popularitasnya. Di sisi lain, relasi kekuasaan pun mengalami pergeseran yang signifikan sebagai akibat dari berkembangnya demokratisasi, globalisasi, dan lokalisasi yang ditandai menguatnya tuntutan otonomi daerah. Demokratisasi membuka peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk menonjolkan identitasnya, sehingga muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis identitas agama, etnis, budaya, bahkan gender. Relasi kekuasaan dalam negara pun mengalami pergeseran, sehingga negara diwajibkan untuk mengakomodasi beragam identitas tersebut untuk memelihara keseimbangan dan harmonisasi dalam relasi kekuasaan.
Fenomena glokalisasi yang muncul sebagai antitesis terhadap globalisasi terjadi di hampir seluruh belahan dunia, khususnya di negara-negara dengan komposisi penduduk yang beragam dari sisi kultural. Di tengah arus globalisasi yang memunculkan uniformitas dalam identitas sebagai warga global, berkembang keinginan dari kelompok-kelompok minoritas untuk memunculkan jati diri kulturalnya, agar identitas tersebut memperoleh pengakuan akan eksistensinya. Fenomena ini pun terjadi di Indonesia, apalagi setelah reformasi 1998, liberalisasi politik mewarnai seluruh dinamika politik, termasuk dalam hubungan pusat dan daerah. Tuntutan akan desentralisasi semakin kuat, khususnya berasal dari daerah-daerah kaya yang selama masa Orde Baru merasa diperlakukan tidak adil dalam hal perimbangan keuangan.
Sebagai sebuah entitas kenegaraan, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan dihuni 931 kelompok etnik, mulai dari Aceh di Sumatra sampai Asmat di Papua. Masing-masing kelompok etnik memiliki kebudayaannya sendiri dengan adat-istiadat, tradisi dan kesenian. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya ini bisa menimbulkan konflik. Samuel Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban “clash of civilisation”. Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya.
Wacana etnisitas dan identitas lokal dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah pusat agar daerah memperoleh otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bahkan, tidak hanya tuntutan otonomi luas, sejumlah daerah pun “menekan” pemerintah pusat akan memisahkan diri dari NKRI bila tidak dipenuhi tuntutannya. Sebagai kompromi terhadap tuntutan pemisahan diri tersebut, dibuatlah UU Otonomi Khusus untuk Nangroe Aceh Darusallam dan Papua, dengan pengaturan khusus untuk mengakomodasi tuntutan pengakuan identitas lokal di kedua daerah tersebut. Aceh dengan identitas ke-Islam-annya, dan Papua dengan identitas adatnya.
Selain itu, di sejumlah daerah pun berkembang kontroversi tentang wacana peraturan daerah berdasarkan Syariat Islam. Daerah-daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim pun sempat memunculkan wacana sejenis. Bali, misalnya, memunculkan isu Ajeg Bali yang intinya ingin mengembalikan nilai-nilai adat dan budaya Bali sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Isu agama dan etnisitas mudah sekali dipolitisasi untuk memicu konflik di masyarakat. Sejumlah daerah, seperti Poso, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Lombok, dan Ambon menjadi contoh rentannya masyarakat menghadapi politisasi identitas etnis dan agama.
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi pekerjaan yang cukup berat untuk membangun wawasan kebangsaan. Secara historis, Indonesia sebagai suatu entitas kebangsaan merupakan hal yang baru terbentuk ketika merdeka, sementara jauh sebelumnya, telah terdapat berbagai entitas etnisitas dengan identitasnya masing-masing, yang memiliki status dan kedaulatan sendiri. Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesis terhadap dominasi kolonialisme Belanda oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah (Purwanto, 2001: 244). Setelah Indonesia merdeka, salahsatu tugas utama dari negara adalah menciptakan fondasi nasional bagi dirinya sendiri, namun sangat rentan terhadap gejolak identitas. Adanya campur tangan negara yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas kebangsaan pada negara yang baru itu mengakibatkan nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme negara dan bukan nasionalisme popular yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia.
Pertentangan antara identitas etnis dan identitas nasional ini menjadi inti dari persoalan penguatan wawasan kebangsaan. Menguatnya identitas etnis merefleksikan surutnya loyalitas suatu kelompok etnis terhadap kesepakatan ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Hal ini akan mengarah pada persoalan yang lebih krusial karena dapat melemahkan kohesi nasional atau soliditas nasional. Kohesi nasional merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, sehingga kemampuan untuk memperkuat kohesi nasional ditentukan oleh kapasitas dalam menangani komplikasi berbagai persoalan kebangsaan secara serius dan komprehensif. Di sinilah wacana mengenai penguatan wawasan kebangsaan perlu diorientasikan pada pemaknaan ulang nasionalisme dan relevansinya dengan berbagai kecenderungan yang berkembang saat ini, seperti demokratisasi dan otonomi daerah, sehingga dapat dirumuskan pendekatan-pendekatan alternatif untuk memperkuat wawasan kebangsaan dengan tetap mengakomodasi beragam identitas masyarakat yang ada di Indonesia.

Wawasan Kebangsaan: Menjembatani Multi Identitas
Kata bangsa berasal dari bahasa Latin “nasci”, yang berarti dilahirkan. Secara akademik, para ahli tidak pernah berhasil menyepakati definisi “bangsa”. Pernyataan yang paling sederhana, menurut Emerson (dalam Isaacs, 1993: 228), bangsa adalah satu badan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang merasa mereka itu merupakan suatu bangsa. Oleh karena itu, wacana mengenai bangsa biasanya lebih banyak diarahkan pada proses terbentuknya sebuah bangsa, mempertanyakan mengapa kelompok orang bergabung menjadi sebuah bangsa. Dengan kata lain, pemahaman mengenai bangsa tidak hanya menyangkut definisi tentang bangsa, tapi juga proses transformasi dari kelompok orang menjadi sebuah bangsa.
Dalam literatur modern, konsepsi mengenai bangsa dan komitmen kebangsaan dipilah dalam dua pengertian (Smith, 1971: 193-198), yakni: pertama, kebangsaan dalam pengertian politik (political nation). Dalam pengertian ini, kebangsaan bersifat sukarela (voluntaristik). Rasa kebangsaaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Komitmen pada kebangsaan ditentukan oleh kehendak para individu. Pilihan itu ditentukan oleh faktor-faktor subyektif dan politis.
Kedua, kebangsaan dalam pengertian kultural (cultural nation), di mana kebangsaan bersifat deterministik. Menjadi warga suatu negara bukanlah sebuah pilihan, tetapi ditentukan oleh alam dan sejarah. Komitmen kebangsaan ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor obyektif dan kultural. Rasa kebangsaan muncul karena setiap orang sebagai anggota masyarakat merasa perlu bergabung dan mengikatkan diri dengan kelompok lainnya dan membentuk sebuah entitas baru yang merangkul semua aspek kehidupan mereka. Entitas baru inilah yang disebut negara bangsa (nation state). Negara bangsa adalah kulminasi unit-unit politik dan entitas yang legal untuk melindungi dan mempertahankan penduduk dan wilayah mereka. Obyektivitas kebangsaan ini disahkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan memaksa, mengandung sanksi-sanksi yang dilaksanakan oleh aparat negara.
Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.
Bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan (Kartasasmita, 1994).
Persoalan mulai timbul manakala negara bangsa dan konsep wawasan kebangsaan hadir dalam wujud sebagai sebuah negara yang majemuk dan kompleks. Elemen kemajemukan ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz (dalam Alfian, 1990: 13) sebagai primordial sentiment, lawan dari civil politics. Primordial sentiment atau attachments adalah sifat budaya dan tingkah laku pada suku (tribe), daerah (region), agama (religion), kelompok etnis (ethnic groups), dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat given. Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan inheren. Dalam ikatan-ikatan sosial semacam ini, kehidupan kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara kekuasaan dan identitas pribadi atau kelompok dilihat sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak menentukan. Keadaan ini kontras dengan civil politics yang memandang penting kinerja (performance) dan prestasi (merit).
Kontradiksi antara identitas etnis dan identitas kebangsaan ini secara teoretik dapat dijelaskan melalui dua pandangan (Purwanto, 2001: 246). Kelompok pertama yang melihat secara normatif berpendapat bahwa perbedaan identitas etnis dan kebangsaan merupakan sesuatu yang alami sesuai dengan identifikasi primordial dan loyalitas dari masing-masing kelompok yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam pandangan kelompok ini, sebagian besar negara baru lebih banyak mengandung kategorisasi-kategorisasi etnis daripada bangsa. Sementara itu, menurut pendapat kelompok kedua, identitas etnis dan kebangsaan merupakan sebuah fenomena yang secara sosial dan ideologi diciptakan secara sengaja melalui manipulasi simbol, yang biasanya terjadi dalam kompetisi para elit untuk menguasai sumber dan hak. Ketika para elit dari berbagai kategori etnis tersebut berkompetisi untuk menguasai kesempatan-kesempatan baru yang muncul dari perkembangan masyarakatnya, mereka secara sengaja mendorong terjadinya transformasi etnis untuk membentuk identitas baru di dalam komunitas etnis sebagai cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan.
Tahapan transformasi etnis berikutnya dari komunitas etnis ke kesadaran terhadap identitas kebangsaan hanya akan terjadi jika memenuhi dua syarat, yakni kebutuhan terhadap identitas itu disuarakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan adanya organisasi tertentuu yang mampu mencapai status khusus sehingga dapat menyatakan dirinya mewakili seluruh komunitas (Brass, 1991). Dalam pengertian ini, transformasi etnis dipahami sebagai proses yang kompleks dalam pembentukan identitas etnis dan kebangsaan. Dalam konteks politik, kebangsaan tidak semata-mata dihubungkan dengan kebutuhan terhadap sebuah negara yang mandiri, demikian pula bagi kelompok etnis, identitas tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan terhadap perbaikan dan penataan kembali dalam negara yang ada. Ketika sebuah kelompok etnis mulai mengorganisasikan diri dan bertindak secara kolektif melawan kelompok lain atau negara, kelompok etnis tersebut mulai mengalami proses transformasi etnis untuk membentuk identitas komunitas etnis. Proses transformasi etnis dari komunitas etnis menuju kesadaran kebangsaan terjadi apabila komunitas etnis itu membutuhkan tambahan otonomi politik atau negara yang terpisah. Nasionalisme yang mendasari munculnya kesadaran kebangsaan itu merupakan manifestasi dari kontradiksi dan konflik kepentingan daripada sekedar solidaritas antar atau di dalam kelompok.
Konsep nasionalisme sendiri dapat dibedakan ke dalam dua level, yakni (1) nasionalisme primer sebagai nasionalisme yang bersifat alami yang cakupannya adalah etnisitas dan (2) nasionalisme sekunder merupakan nasionalisme “rakitan” yang sifatnya supra etnis atau lintas etnis (Santoso, 2001: 268). Permasalahannya, selama ini upaya negara untuk mewujudkan nasionalisme sekunder tidak dibarengi dengan upaya yang serius untuk melebur berbagai etnisitas yang ada. Yang dilakukan justru adalah memarjinalkan aspek identitas tersebut melalui stigma SARA atau nasionalisme dalam arti sempit. Padahal, seperti yang telah dikemukakan, identitas merupakan faktor hakiki yang tidak mungkin dihilangkan oleh apa pun. Oleh negara, nasionalisme diperlakukan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan negara, namun oleh masyarakat, nasionalisme bisa didayagunakan sebagai basis perlawanan terhadap negara. Inilah yang kemudian memicu bangkitnya etnonasionalisme sebagai paham kebangsaan yang berbasis pada sentimen etnis (agama, suku, ras). Etnonasionalisme juga dapat dipahami sebagai gerakan komunal dari sekelompok orang yang terkonsentrasi pada regio tertentu yang secara historis otonom dan telah melakukan upaya-upaya separatis (Gurr, 1995).
Kebangkitan etnonasionalisme ini merupakan bentuk konkret dari politik identitas yang dimaknai sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa. Kekuasaan dalam hal ini adalah sesuatu hal yang pokok bagi kelompok masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang mendasar bagi mereka untuk dipertahankan ataupun diperebutkan. Politik identitas sering juga diartikan sebagai sebuah bentuk karakter pengakuan jati diri yang merupakan bagian dari sebuah proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (state). Penonjolan serta pengakuan tersebut hadir serta menampakkan proses bentuk pengakuannya biasanya ketika ia tidak lagi menemukan bentuknya secara nyata, artinya ketika ia merasa menjadi bagian yang minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisitasnya, yang merupakan bagian dari adanya sebuah institusi organisasi apapun termasuk negara.
Indonesia memiliki karakteristik unik dalam hal ini, bahkan Clifford Geertz, seorang ahli antropologi mengatakan bahwa Indonesia sedemikian kompleksnya sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multietnis, melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya) (Geertz dalam Hardiman, 2003: viii). Artinya, negara Indonesia sesungguhnya adalah sebuah negeri yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai. Karena itu, mengharapkan keanekaragaman tersebut kemudian akan menyatu membentuk satu identitas baru tidak hanya memerlukan waktu yang sangat panjang dan kesepakatan yang sangat kuat untuk dipatuhi bersama, tapi juga menjadi sulit terwujud karena pada dasarnya hasrat akan pengakuan identitas tiap-tiap kelompok tetap akan ada.
Suatu masyarakat yang sarat dengan perasaan primordial ini, menurut Geertz memerlukan suatu revolusi integratif, yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas, yang mendukung pemerintahan nasional. Tanpa adanya gerak integrasi semacam itu, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan akan berpotensi pada disintegrasi politik. Pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak otomatis menjadi solusi untuk mempererat integrasi nasional. Bahkan sebaliknya memberi ruang bagi tumbuhnya semangat kedaerahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pola hubungan antar etnis di Indonesia selama ini tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pemaknaan terhadap karakteristik masing-masing etnis. Yang mengemuka justru pola-pola stereotip yang mengarah pada prasangka satu sama lain. Tidak ada mekanisme yang dapat mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain secara alamiah, bahkan mekanisme pasar sekaligus didasarkan atas etnisitas. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, pembagian kerja antara pedagang sayur dengan pedagang daging didasarkan atas etnisitasnya.
Di sisi lain, politik daerah yang dikembangkan pada era transisi ini belum menempatkan daerah sebagai ruang politik tetapi sebagai ruang kultural. Akibatnya, proses politik dan relasi kekuasaan di daerah pun didasarkan pada pola-pola hubungan primordial. Keinginan untuk dipimpin oleh putra daerah merupakan kewajaran dalam ruang kultural, tapi tidak dalam ruang politik karena ruang politik mensyaratkan persamaan hak-hak warga negara di mana pun ia berdomisili. Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai kesatuan nilai, kultur, customs, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui kemajemukan masyarakat namun dalam arti sosio-kultural, di mana setiap masyarakat dan lokalitas adalah unik sehingga setiap masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan identitas diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang kemudian memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas.
Sedikit banyak karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi (Furnivall, 1967), turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme. Pola hubungan antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi terjadinya cross-cutting afiliation. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis secara sosial. Sebagai misal, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim, pasti akan bersekolah di pesantren atau sekolah yang berlatar agama (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Alliyah, dsb), kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam, dan secara sosial kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi bernuansa Islami, seperti HMI, dll. Secara politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan karena tidak ada ruang baginya untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotip yang selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.
Upaya untuk menjembatani beragam identitas primordial dan selanjutnya mentransformasikannya membentuk identitas kebangsaan memerlukan proses nation building, sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latar belakang etnis, agama, atau budayanya, mereka adalah satu bangsa yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu negara bangsa. Dalam konteks nation building ini, persoalan seputar identitas harus mendapatkan perhatian seiring dengan perkembangan wawasan kebangsaan karena nation building tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan nasionalisme. Sasaran nasionalisme adalah lebih dari sekedar penyebarluasan kesadaran berbangsa melainkan terbentuknya suatu nation state yang akan menjadi wahana politik untuk mewujudkan tercapainya masa depan yang lebih baik bagi seluruh komponen bangsa, tanpa memandang perbedaan identitas.
Proses membangun wawasan kebangsaan ini memang tidak mudah karena sekaligus juga harus memberikan kesejahteraan material, di samping pemenuhan dimensi sosial-psikologis berupa identitas nasional yang positif dan membanggakan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi dan identitas kultural asalnya. Kesulitan ini sebenarnya selalu mengemuka pada suatu bangsa yang dibentuk dari suatu kondisi yang multi-nation sekaligus arena pertemuan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Kegagalan dalam pengelolaan kepentingan membuat pihak tertentu mempertimbangkan kembali keikutsertaannya. Perasaan tidak puas yang muncul atas distribusi kesejahteraan material akan membuat para anggotanya kehilangan daya tarik karena dirasakan negara bangsa ini tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap dirinya, apalagi jika ini diperparah dengan semakin berkembangnya perasaan tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh penguasa.

Politik Multikulturalisme
Upaya membangun wawasan kebangsaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nation building ini memerlukan suatu strategi yang dapat menjembatani berbagai identitas yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Dalam konteks inilah berkembang wacana mengenai konsep multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan (Suparlan, 2002). Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lannya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan, dan mendukung keberadaan, serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.
Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikultutralisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay 1996; Rex 1985; Suparlan 2002a).
Konsepsi multikulturalisme diawali oleh perlawanan sebagian warga Kanada terhadap ambisi dominasi dan hegemoni kelompok Anglo-Saxon dan Franco di pusat kekuasaan Kanada (Foster dan Stockley, 1989). Wacana multikulturalisme muncul dalam konteks penanganan aspirasi minoritas kultural tersebut. Masalah yang dihadapi cukup serius, yakni tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok minoritas etnis, seperti kaum Afro-Amerika, Asia-Amerika, Indian, Feminis, dan kelompok-kelompok lainnya (Hardiman, 2003: x). Mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka untuk ikut menentukan pengambilan keputusan-keputusan publik, seperti kebijakan sosial dan kurikulum pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam konteks politics of recognition, tuntutan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari penjabaran prinsip kesamaan, yakni kesamaan dalam pengakuan akan identitasnya.
Bhikhu Parekh (2001) mengatakan bahwa gerakan multikultural muncul pertama kali muncul di Kanada dan Australia sekitar tahun 1970-an, kemudian menyebar di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Menurut Parekh (2001) konsep multikulturalisme merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari anekaragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi asasnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.
Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktik multikulturalisme, Parekh (1997) membedakan 5 (lima) macam multikulturalisme, yakni :
1. Isolasionis : menunjuk pada visi suatu masyarakat, di mana beragam kelompok budaya memiliki kehidupan yang otonom dan terlibat seminimal mungkin dalam interaksi mutual yang timbul sebagai keniscayaan dalam kehidupan bersama.
2. Akomodatif : menunjuk pada bentuk masyarakat, di mana terdapat budaya yang dominan tapi diimbangi dengan adanya penyesuaian dan perlindungan bagi kelompok-kelompok budaya minoritas.
3. Otonomis : menunjuk pada visi bentuk masyarakat di mana kelompok budaya mayoritas berupaya mencari persamaan dengan budaya dominan dan berusaha mencapai kehidupan yang otonom dalam kerangka kerja politik yang dapat diterima.
4. Kritikal atau interaktif : menunjuk pada bentuk masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya berupaya menciptakan budaya kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perbedaan perspektif masing-masing, melalui upaya-upaya intelektual dan politik.
5. Kosmopolitan : mencoba melakukan perubahan terhadap ikatan-ikatan budaya sekaligus mewujudkan masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu, tapi dapat saling berhubungan dengan bebas dalam interaksi antarbudaya dan mengembangkan budayanya sendiri.
Dalam konsep multikulturalisme, masyarakat dipandang memiliki kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Dalam mosaik tersebut, tercakup semua kebudayaan dari setiap kelompok etnik yang membentuk masyarakat tersebut. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa suatu masyarakat adalah beragam dan majemuk. Namun, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal.

Penutup: Peluang dan Tantangan
Politik multikulturalisme menawarkan kesetaraan bagi setiap anggota masyarakat dalam hal hak-hak kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan bagi setiap kelompok masyarakat mengidentifikasikan dirinya masing-masing. Dengan kata lain, politik multikulturalisme memadukan sekaligus dua hal yang selama ini selalu dipertentangkan: kesetaraan dalam perbedaan. Gagasan ini dianggap mampu meredam konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam masyarakat di negara-negara dengan tingkat heterogenitas tinggi akibat adanya tuntutan pengakuan atas keberadaan dan keunikan budaya kelompok etnis dalam masyarakat tersebut. Masyarakat multikultural, dengan demikian, memberikan keleluasaan bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupannya secara lebih otonom.
Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar, model kebijakan multikultural seperti apa yang dapat dikembangkan oleh suatu negara seperti Indonesia?
Arthur M. Schlesinger Jr dalam bukunya “Disuniting of America: Reflections on A Multicultural Society” (1992), menyatakan bahwa banyak negara di dunia pecah karena mereka gagal memberikan alasan-alasan yang kuat kepada orang-orang dari berbagai latar belakang etnis untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari negara yang sama.
Hal inilah yang tampaknya sedang dialami oleh negara dan bangsa kita saat ini. Hampir tidak ada alasan lain selain alasan sejarah yang didengung-dengungkan mengapa suku-suku bangsa yang berdiam di bekas wilayah Hindia Belanda kemudian bersatu dalam negara bangsa Indonesia.
Pengalaman historis menghadapi “musuh bersama” kolonialisme berguna sebagai pembentuk kebanggaan bersama yang ikut membentuk identitas bersama. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya krisis yang berkepanjangan, kesadaran ini mulai berubah. Meskipun disadari fakta bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang multietnis, namun pemaknaan bangsa tetap dibayangkan sebagai suatu substansi etnis yang homogen yang ditentukan oleh bahasa, tanah, sejarah, dan darah yang sama. Fakta ini seolah “terkubur” dalam model nation building yang sentralistis dan mengarah pada penyeragaman. Alih-alih memunculkan kesadaran akan identitas nasional yang disepakati bersama, yang muncul justru identitas yang dibentuk secara top down oleh negara dengan berasal dari budaya salahsatu identitas mayoritas.
Indonesia memang bukan Yugoslavia sehingga perang saudara dan disintegrasi menjadi ancaman, tetapi Indonesia juga bukan Kanada atau Amerika Serikat yang pengalaman berpolitik dan berdemokrasinya telah beratus-ratus tahun dijalani. Karena itu, mengadopsi politik multikulturalisme tanpa menyesuaikannya dengan konteks politik dan budaya Indonesia pun akan menjadi bumerang bagi upaya memperkuat wawasan kebangsaan. Suatu perbedaan mendasar perlu dipertimbangkan dalam menerapkan politik multikulturalisme. Politik ini muncul dalam konteks masyarakat liberal yang sudah memiliki sistem hak-hak yang mapan dan mentalitas demokratis yang vital (Hardiman, 2003: xvi). Di Indonesia, kita berhadapan dengan kondisi yang sebaliknya, masyarakat Indonesia justru memerlukan sebuah politik yang dapat mengatasi perspektif etnosentrisme karena belum berkembangnya sistem hak-hak, etos demokrasi, proseduralisme legal dan netralisme politis dalam tradisi kehidupan bernegara. Tindakan diskriminatif masih fenomenal dalam birokrasi negara, sehingga politik multikulturalisme, jika tidak hati-hati malah bisa melegitimasikannya. Juga dalam kondisi sistem negara hukum yang rapuh serta keterpurukan ekonomi, politik multikulturalisme mudah berkembang menjadi politik aliran yang dengan penuh kebencian meradikalkan dan mendramatisasikan segala perbedaan kecil, sehingga orang kehilangan perspektif keseluruhan (Hardiman, 2003: xvii).
Bahkan para pemikir multikulturalisme pun mengingatkan bahwa politik ini tidak boleh dilaksanakan sebagai semacam politik “cagar budaya” (Hardiman, 2003: xvii). Artinya, dalam negara hukum demokratis, kelompok-kelompok masyarakat seharusnya dibiasakan mengartikulasikan nilai-nilainya dan siap mengevaluasi tradisi mereka dalam suatu proses dialog yang rasional, apakah tradisi itu perlu diteruskan atau ditafsirkan kembali sesai dengan konteks zaman. Negara memang berkewajiban memberikan perlindungan agar tradisi dan nilai-nilai kultural tersebut tetap terpelihara, namun tidak bisa diberikan secara mutlak karena tidak hanya akan berubah menjadi politik “cagar budaya” yang mematikan kemajuan refleksivitas tradisi kelompok, melainkan juga menjadi politik sektarianisme dan fundamentalisme etnis atau religius yang akan memutlakan klaimnya dengan mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat multikultural.
Tantangan-tantangan tersebut tidak berarti bahwa politik multikulturalisme tidak punya peluang untuk tumbuh di Indonesia. Jika dipraktikan dengan tepat, politik multikulturalisme dapat mendukung integritas dan stabilitas politik dalam demokrasi dan pluralisme (Hardiman, 2003: xix). Secara umum, ada 3 pendekatan dalam mengelola keragaman budaya dan etnik di dunia: Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas, ius soli dan civic concept of citizenship. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang—bukan kolektif—berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. Contoh model ini adalah Perancis, di mana warga Perancis sebagai individu -apapun latar belakang etnis dan budayanya- dapat menikmati hak sipil, budaya dan bahasa.
Kedua, model nasionalitas-etnik yang mengacu pada prinsip ius sanguinis, kebalikan dari ius soli. Nasionalitas-etnik berlandaskan pada kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri bangsa (founders). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing. Contoh model ini adalah Jerman, Jepang dan Singapura.
Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik- konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri. Contoh model ini adalah Australia dan Kanada yang cenderung akomodatif terhadap masalah kewarganegaraan sehingga dengan mudah mampu mengadopsi kebijakan politik multikulturalisme. Meskipun demikian, tidak semua kelompok di kedua negara tersebut menerima dengan legowo kebijakan multikulturalisme.
Pada tataran yang lebih operasional, dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultur, United Nations for Education, Science and Culture Organization (UNESCO) menawarkan 6 (enam) program, yaitu: (1) mencegah terjadinya diskriminasi; (2) melakukan riset kebijakan mengenai pengelolaan masyarakat yang multibudaya dan multietnik; (3) melakukan pertemuan, pertukaran dan sirkulasi informasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi; (4) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan masyarakat multikultur; (5) melakukan pendidikan mengenai hak-hak azasi manusia dan mendorong saling pemahaman antarbudaya; (6) memperkuat kapasitas masyarakat lokal (endogenous people) sehingga mampu mandiri dan sejajar dengan yang lainnya.
Dalam segala keterbatasan sistemik Indonesia, cukup alasan untuk bersikap optimis bahwa saling pengertian antaretnis dan antaragama di Indonesia dapat dikembangkan. Syarat penting untuk itu adalah adanya mayoritas yang liberal yang memberi pondasi bagi kebudayaan politik liberal. Mayoritas yang toleran ini menyediakan kondisi-kondisi yang serupa seperti yang terdapat di dalam masyarakat-masyarakat liberal yang mempraktikan demokrasi selama bertahun-tahun, sekaligus menyediakan dasar untuk mengembangkan sistem demokrasi yang mapan. Politik multikulturalisme di Indonesia harus dibangun dalam warna dasar mayoritas yang toleran ini. Dalam konteks demokratisasi dan globalisasi dewasa ini, masa depan toleransi dan sikap saling pengertian di antara etnis, agama, golongan, dan sejenisnya dalam masyarakat Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh kemajuan golongan mayoritas dalam meliberalisasikan dirinya. Untuk itu, tidak hanya diperlukan semangat untuk belajar dari pengalaman negara-negara demokratis, tapi juga kesejahteraan yang merata yang memungkinkan perasaan ketidakadilan diminimalkan.
Dengan kata lain, diperlukan konsensus di antara seluruh komponen masyarakat Indonesia yang multikultur dan multiidentitas ini untuk menumbuhkan saling pengertian di antara komponen-komponen masyarakat yang beragam ini. Setidaknya, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan: pertama, menumbuhkan solidaritas emosional dalam bingkai kebangsaan, sehingga interaksi antaridentitas dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk itu, perlu pemahaman budaya tiap-tiap kelompok sehingga masing-masing memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termarginalisasi bagi suatu kelompok dengan identitas minoritas. Kedua, politik multikulturalisme harus dijabarkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara yang mampu menumbuhkan solidaritas fungsional, yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Di sini, peran kepemimpinan yang mampu berkomunikasi dan menjalin relasi lintas kelompok menjadi prakondisi penting untuk mewujudkan solidaritas fungsional. Ketiga, pengelolaan solidaritas nasional menuntut kecermatan dalam mengaktualisasikan liberalisme sebagai prakondisi tumbuhnya kesadaran multikultural. Dalam konsepsi liberalisme ada elemen penting yang tidak bisa dengan mudah dimaknai dalam bahasa Indonesia, yakni freedom dan liberty. Keduanya memiliki makna yang berbeda mendasar, namun dalam bahasa Indonesia hanya bisa diterjemahkan sebagai kebebasan. Freedom menunjuk pada kebebasan untuk memilih, sedangkan liberty menunjuk pada kebebasan untuk mengaktualisasi diri. Untuk kepentingan pengelolaan solidaritas nasional, kedua elemen tersebut perlu dikembangkan secara proporsional, agar tidak didominasi salahsatu makna.
Kebijakan pemerintah dalam hal budaya memainkan peran penting untuk mengelola perbedaan budaya di kalangan masyarakat. Isu kebijakannya adalah bagaimana pemerintah merespon pluralitas identitas. Dalam hal ini, negara (c.q. pemerintah) perlu berperan sebagai regulator identitas dominan dan sebagai mediator untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan berbagai identitas yang ada. Sebagai regulator identitas dominan, pemerintah melalui kebijakannya menentukan budaya mana yang dimajukan dan mengasimilasikan budaya-budaya inferior agar tingkatannya naik, antara lain melalui kebijakan monokulturalisme/asimilasionis). Dalam perannya sebagai mediator, pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya menjamin agar semua budaya diperlakukan sama dan berpeluang mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Kebijakan disusun atas asumsi bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui beragam cara dan tidak ada satu pun komunitas yang berhak memonopolinya, melainkan perlu dikembangkan dialog antarbudaya.
Politik multikulturalisme sebagai doktrin atau kebijakan harus dioperasionalkan melalui seperangkat tindakan yang sistematis dan konsisten untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Asumsinya, melalui partisipasi maka beraneka ragam ide dan gagasan dari berbagai latarbelakang budaya akan berpadu berkontribusi bagi kebijakan multikulturalisme. Jalur partisipasi tersebut dapat dikembangkan melalui media pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan seperangkat konsep, pedoman perilaku, dan arena yang dapat diformulasikan secara resmi melalui kurikulum, regulasi, metode belajar-mengajar, kompetensi pengajar, serta hubungan sekolah dan masyarakat yang didesain dalam kerangka multikulturalisme.
Dengan demikian, pada dasarnya, politik multikulturalisme perlu diterjemahkan secara operasional melalui media pendidikan, khususnya pendidikan kewargaan (civic education) yang memungkinkan seluruh komponen masyarakat dari berbagai latar belakang identitas (budaya, etnis, agama, kepercayaan, dll) saling berinteraksi dan membangun saling pengertian akan perbedaan di antara mereka, namun sekaligus menerima perbedaan tersebut sebagai hal yang wajar. Dari sinilah akan muncul konsensus baru yang memperkuat identitas nasional, bukan sebagai identitas satu kelompok mayoritas atau dominan, tapi identitas yang merangkum seluruh keragaman tersebut.

Cisangkuy, 1 November 2007

DAFTAR PUSTAKA

Furnivall, J.S. 1967. Netherlands Indie : A Study of Plural Economy. Cambridge University Press.

Gurr, Ted Robert. 1995. Minorities at Risk : A Global View of Ethno-Political Conflicts. Washington DC: Institute of Peace Press.

Hardiman, F. Budi. 2003. “Belajar dari Politik Multikulturalisme”. Dalam Will Kymlicka. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES.

Kartasasmita, Ginandjar. 1994. “Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan”. Makalah, disampaikan pada Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan di Jakarta, 9 Mei.

Kymlicka, Will. 2003. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES.

Mardiansyah, Arrochman. 2001. “Negara Bangsa dan Konflik Antar Etnis: Nasionalisme vs Etno-Nasionalisme”. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 3, Maret.

Mutaqqin, Tatang. 2006. “Strategi Media dalam Membangun Masyarakat Multikultur”. Download dari www.bappenas.go.id

Purwanto, Bambang. 2001. “Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia”. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 3, Maret.

Rukendi, Cecep. 2003. “Menyelamatkan Indonesia dengan Kontrak Sosial Baru”. Dalam Sinar Harapan, 28 Juli.

Santoso, Purwo. 2001. “Merajut Kohesi Nasional: Etno-Nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi”. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 3, Maret.

Sunarto, Kamanto, Russell Hiang-Khng Heng, Achmad Fedyani Saifuddin (eds). 1997. Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia Stepping into the Unfamiliar. Jakarta: UI Press.

Suparlan, Pasurdi. 2002. “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”. Makalah, disampaikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: ‘Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”: Menuju Masyarakat Multikultural’, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli.

*) Dipublikasikan dalam Buku "Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad Edisi Keempat Belas". Bandung: Forum Pengkajian Seskoad, 2007.

Pembangunan Manusia Berbasis Investasi Sosial

2008-02-11T18:12:00.000+07:00

Konsep pembangunan manusia (people centered development) bukan hal yang baru dalam wacana konsep maupun praktik pembangunan. Kegagalan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata memunculkan pemikiran baru dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesadaran bahwa pembangunan seyogianya menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan telah melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Namun, dalam praktiknya, model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan pelayanan dasar (basic needs development) juga ternyata memiliki kelemahan karena seringkali terjebak pada dominasi peran birokrasi pemerintah sebagai penentu dan pelaksana program. Alih-alih memulihkan martabat manusia, pendekatan top down yang dominan dalam model pembangunan basic needs justru menciptakan ketergantungan baru masyarakat pada pemerintah.
Perkembangan konfigurasi ekonomi di tingkat global membawa implikasi terhadap perkembangan konsep dan praktik pembangunan di seluruh belahan dunia. Di negara-negara industri yang telah maju sekalipun, masih menghadapi permasalahan kemiskinan, kesenjangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Sementara itu, menguatnya peran pasar dalam kerangka kerja neoliberalisme menyebabkan pemerintah tidak lagi bisa berperan dominan dalam tata kelola pemerintahan. Keterbatasan anggaran dan kapasitas jangkauan pelayanan pemerintah membuat pemerintah harus mulai menggalang kemitraan dengan unsur-unsur non pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan.
Berbeda dengan konsep negara kesejahteraan tradisional (traditional welfare state) yang menitikberatkan peran pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, dalam konteks sekarang, muncul tantangan baru di mana intervensi pemerintah yang terlampau besar dalam pembangunan justru akan menciptakan ketergantungan baru dan mematikan semangat kewirausahaan. Dorongan untuk meningkatkan daya saing dalam perekonomian menyebabkan alokasi anggaran publik cenderung diprioritaskan untuk mendorong sektor-sektor ekonomi produktif demi peningkatan pendapatan dan daya beli, sementara alokasi anggaran untuk pelayanan sosial tereduksi.
Kesejahteraan memang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, bahkan kapasitas ekonomi seringkali ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam memajukan taraf hidup manusia. Pemahaman inilah yang seringkali membuat para perencana pembangunan mengabaikan hakikat dari pembangunan itu sendiri. Amartya Sen mengingatkan bahwa hakikat dari pembangunan adalah kebebasan dan karena itu, pembangunan harus dapat membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Dari perspektif ini, pembangunan baru akan bermakna manakala terjadi peningkatan martabat manusia yang mampu membebaskannya dari belenggu-belenggu kemiskinan dan keterbatasan akses. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pembangunan manusia, yakni berfokus pada manusia, untuk memulihkan dan meningkatkan martabat manusia. Di sinilah pembangunan manusia perlu dirancang ulang dengan memadukan antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Kebijakan sosial merupakan media untuk meningkatkan modal sosial dan sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
Model pembangunan manusia perlu diredesain dengan berbasis pada investasi sosial untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemandirian untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan investasi sosial yang perlu dikembangkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang umumnya diterapkan pada model pembangunan basic needs. Kebijakan investasi sosial yang dimaksud lebih dari sekedar pemenuhan pelayanan dasar, tapi juga diorientasikan pada pemulihan kepercayaan diri masyarakat sehingga mampu memberdayakan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam kondisi seperti ini, maka yang akan terjadi adalah instabilitas dan keterpurukan yang lebih jauh.
Namun, seperti apakah bentuk konkret kebijakan investasi sosial itu? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan investasi sosial dalam perencanaan pembangunan? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dulu perlu dipahami apa konsep investasi sosial dari perspektif konseptual dan praktis sebagai bahan perbandingan dalam mengadaptasikan model ini dalam pembangunan manusia di Jawa Barat.

Investasi Sosial: Tinjauan Konseptual
Dalam tinjauan akademik, konsep tentang investasi sosial lahir dalam khazanah pemikiran tentang pembangunan sosial (social development) yang berkembang pada dekade 1990-an. Sejumlah nama yang cukup terkenal dalam perkembangan konsep ini antara lain James Midgley (1999), Taylor-Gooby (2000), dan Anthony Giddens (1998). Midgley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu perspektif alternatif untuk meredistribusikan sumber daya dengan menekankan prioritas alokasi pada program-program sosial yang berorientasi pada produktivitas dan investasi untuk memperluas partisipasi dalam bidang ekonomi dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan. Menurutnya, strategi yang digunakan dalam pembangunan sosial mencakup investasi pada pengembangan sumber daya manusia, program-program perluasan lapangan kerja dan kewirausahaan, pembentukan modal sosial, pengembangan aset, penghematan, dan penghapusan berbagai pembatasan terhadap partisipasi di bidang ekonomi.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Taylor-Gooby (2000) memperkuat argumentasi diperlukannya investasi sosial karena dalam konteks globalisasi ekonomi, tidak mungkin lagi tercapai kondisi tersedianya lapangan kerja yang memadai, redistribusi pendapatan yang adil, dan semakin mahalnya biaya pelayanan publik, sehingga peran negara (c.q. pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan hanya dapat dilakukan melalui pembiayaan-pembiayaan sosial berbentuk investasi pada sumber daya manusia dan perluasan peluang-peluang bagi setiap individu anggota masyarakat. Menurutnya, investasi sosial harus difokuskan pada upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengalokasikan anggaran publik untuk program-program pemberdayaan dan pendidikan bagi anak-anak yang berkaitan dengan life skill education karena anak-anak inilah calon tenaga kerja di masa mendatang, sehingga dengan menyiapkan mereka sejak dini maka di masa mendatang akan lahir tenaga-tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing global.
Berbeda dengan pendapat Taylor-Gooby yang menekankan pentingnya investasi bagi individu, Giddens (1998) mengembangkan konsep investasi sosial sebagai investasi pada sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan agar setiap individu maupun kelompok dapat berkontribusi bagi penciptaan kesejahteraan. Investasi sosial terutama diarahkan pada program peningkatan keterampilan, riset, teknologi, pemeliharaan anak-anak dan pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Asumsinya, menurut Giddens, melalui program-program investasi sosial tersebut, pemerintah dapat melengkapi masyarakatnya dengan kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing. Investasi pada pendidikan seumur hidup (life long learning), kesehatan, dan pengembangan komunitas sebagai basis modal sosial merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Demikian pula investasi pada penguatan modal sosial dan kohesi komunitas dapat memperkuat solidaritas sosial yang berfungsi sebagai daya rekat bagi stabilitas sosial yang lebih baik.
Dengan demikian, menurut Giddens, investasi sosial bukan hanya diarahkan bagi individu semata, tapi juga bagi komunitas karena individu hidup di tengah-tengah komunitas dan kondisi sosial yang baik akan menjadi faktor pendukung yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi sosial diarahkan sebagai prakondisi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diciptakan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi, tapi juga melalui pemberdayaan sosial.
Meskipun demikian, kebijakan investasi sosial pun dapat berdampak negatif bila tidak dirancang dengan baik karena dapat terjerumus pada upaya eksploitasi sumber daya manusia sebagai alat produksi semata. Untuk mencegahnya, penerapan kebijakan investasi sosial harus diorientasikan pada penciptaan peluang berusaha yang sama besar bagi tiap warga masyarakat, bukan sekedar penciptaan lapangan kerja yang punya nilai ekonomis. Artinya, kebijakan publik harus digeser dari semula berkonsentrasi pada redistribusi kesejahteraan kepada upaya mendorong terciptanya kesejahteraan. Ketimbang memberikan subsidi kepada pelaku usaha, pemerintah mestinya lebih berusaha mendorong terciptanya kondisi yang membawa dunia usaha agar berinovasi dan para pekerja agar lebih efisien dalam perilaku ekonominya[1]. Produktivitas ekonomi didorong dan diperkuat dengan menciptakan kondisi stabilitas sosial, sehingga para pekerja bisa bekerja dengan tenang karena ada jaminan pemeliharaan kesehatan, investasi dalam dunia pendidikan dan pelatihan, skema kesejahteran untuk kerja (welfare to work scheme), dan penindakan kejahatan secara tegas.

Menerapkan Investasi Sosial di Jawa Barat: Mungkinkah?
Untuk menerapkan kebijakan investasi sosial dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat bukanlah hal yang mudah mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi memerlukan skala prioritas dalam penanganannya. Seringkali permasalahan kemiskinan, kesenjangan, dan konflik sosial dipandang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya cenderung bersifat economic minded. Padahal, dengan melakukan investasi sosial, beban masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dapat dikurangi sehingga masyarakat dapat lebih berkonsentrasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Penghematan sebenarnya bisa dilakukan, misalnya melalui asuransi pendidikan, sehingga pengeluaran orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya bisa dialihkan menjadi dana tabungan atau investasi untuk mendorong kegiatan ekonomi lainnya.
Pada masa sekarang, tidak lagi memadai jika masyarakat terus-menerus dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat juga harus merasakan urgensi tanggung jawab dan resiko dari setiap masalah yang dihadapi karena masyarakat tidak hanya memiliki hak tapi juga kewajiban. Menerapkan kebijakan investasi sosial berarti pula pemerintah harus mulai memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk mulai memikul tanggung jawab dalam pembangunan. Artinya, pemerintah harus lebih banyak memberikan program pemberdayaan masyarakat dibandingkan program-program bantuan yang bersifat amal (charity). Kekuatan kunci dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendidikan. Pendidikan adalah investasi sosial pokok yang dapat mendorong efisiensi ekonomi dan kohesi sosial. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, program pendidikan tidak semata diarahkan pada penambahan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan, tapi lebih difokuskan pada penciptaan kapabilitas yang memungkinkan individu berkembang sepanjang hidupnya. Orientasi pendidikan bukanlah gelar, tapi life skilled individual, atau orang yang memiliki keterampilan untuk mengatasi resiko dan tantangan perubahan sosial. Di masa mendatang, paradigma pendidikan perlu digeser pada perluasan sekolah-sekolah kejuruan sesuai dengan potensi lokal di tiap-tiap kabupaten/kota. Insentif juga bisa diberikan bagi pembaharuan kurikulum yang memuat pendidikan kewirausahaan atau life skill education. Prioritas pada program pendidikan bagi anak-anak dan kaum muda merupakan salahsatu bentuk aplikasi kebijakan investasi sosial yang diterapkan di Inggris dan Canada, bahkan di Canada, juga diterapkan program dana perwalian bagi anak-anak untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi mereka.
Investasi dalam bidang riset dan teknologi yang relevan, seperti teknologi informasi, juga menjadi bentuk kebijakan investasi sosial yang bisa dilakukan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong efisiensi dalam prosedur birokrasi sekaligus membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pengembangan teknologi informasi juga memerlukan biaya yang besar, sehingga investasi dalam aspek ini perlu diimbangi dengan jalinan kemitraan antara pemerintah dengan stakeholders lain. Insentif dalam bentuk kemudahan investasi swasta untuk pengembangan teknologi informasi bisa diberikan dalam bentuk kemudahan pajak, penyederhanaan perizinan, dan sejenisnya.
Investasi sosial juga perlu dilakukan dalam pengembangan modal sosial. Modal sosial menjadi penting untuk memperkuat kohesi sosial, terutama di lingkup terdekat dengan individu, yakni lingkup keluarga dan ketetanggaan (neighbourhood). Pemberdayaan keluarga dan ketetanggaan diperlukan sebagai sarana pembelajaran bagi individu untuk belajar mengorganisasikan diri dan mempersiapkan kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Kebijakan ekonomi sekarang ini cenderung “menjauhkan” orang tua dari kehidupan keluarga karena mau tidak mau pasangan orang tua yang bekerja dituntut untuk berkonsentrasi penuh untuk mencari nafkah demi membiayai keluarganya. Di balik dalih kesetaraan gender, kaum perempuan didorong untuk terjun dalam dunia publik dan bekerja, padahal seringkali mereka bekerja di sektor informal atau bekerja sebagai buruh dengan penghasilan terbatas. Anak-anak seringkali dibesarkan bukan lagi oleh orang tua tapi oleh pembantu bahkan oleh media televisi, padahal dalam konsep investasi sosial, anak-anak adalah inti dari masa depan suatu masyarakat. Karena itu, di masa mendatang perlu dikembangkan berbagai alternatif kebijakan yang memungkinkan interaksi dalam keluarga bisa tetap berlangsung dengan intens. Bentuk-bentuk pendidikan yang bernuansa home schooling bisa dikembangkan sebagai alternatif, tentunya dengan menerapkan standar dalam kurikulum dan kompetensi tenaga pengajarnya. Regulasi bagi kantor-kantor dan perusahaan untuk menyediakan tempat pengasuhan anak juga bisa menjadi alternatif untuk memperkuat ikatan kekeluargaan. Dalam lingkup ketetanggaan, penguatan organisasi-organisasi ketetanggaan, seperti pengajian, arisan, karang taruna, persekutuan umat beragama bisa dikembangkan untuk menjalankan fungsi sosial bahkan filantropis dalam mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, lemahnya daya beli, kelaparan, bahkan narkoba.
Kritik terhadap kebijakan investasi sosial adalah bahwa kebijakan ini tidak paralel dengan pertumbuhan ekonomi, seolah-olah keduanya merupakan pilihan yang berada pada titik ekstrem. Padahal, investasi sosial dapat dipadukan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikembangkan dalam lingkup negara-negara Uni Eropa. Dalam Amsterdam Treaty (1999) dan Lisbon Strategy (2000), Uni Eropa menerapkan strategi untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan lapangan kerja untuk meningkatkan daya saing, penyediaan lapangan kerja secara penuh (full employment), dan memajukan inklusivitas sosial. Di sini, investasi sosial diarahkan untuk mendorong produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Victoria (Australia), investasi sosial difokuskan pada kesehatan dan pendidikan, dengan peningkatan alokasi dan staf untuk sekolah-sekolah dan rumah sakit. Pendidikan menjadi media strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial melalui pembelajaran seumur hidup, serta upaya untuk memperluas akses dan peluang kerja bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal dengan memberdayakan komunitas.
Berbagai contoh di atas menunjukan bahwa investasi sosial dapat diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi, bahkan bila memang model pembangunan manusia ingin secara konsisten diterapkan maka model ini perlu ditopang oleh kebijakan investasi sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat secara otonom. Dalam konteks Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, hampir 40 juta orang, kebijakan investasi sosial menjadi relevan untuk mengantisipasi tantangan yang semakin berat di masa mendatang. Pemerintah akan kesulitan bila terus-menerus menerapkan model pemenuhan basic needs karena akan membebani anggaran, masyarakat akan menjadi pasif, dan kontinuitas pembangunan terganggu. Sebaliknya, perubahan dalam struktur masyarakat yang makin heterogen pun harus segera diimbangi dengan penguatan modal sosial untuk meminimalkan potensi konflik dan eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat. Tanpa investasi sosial, maka pembangunan manusia akan kehilangan maknanya yang sesungguhnya, untuk membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan penistaan.

Tepi Cikapundung, 26 Desember 2007

Pustaka Acuan
Giddens, Anthony. 2003. Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya. Edisi terjemahan, dari buku “The Third Way and Its Critiques”, diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, 2000. Penerjemah: Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.
Lister, Ruth. 2004. “New Policy Directions in OECD Countries: The Emergence of The Social Investment State”. Makalah, disampaikan pada seminar Exploring New Approaches to Social Policy: PRI Conference. Ottawa: Canada, 13 – 15 Desember.
Perkins, Daniel, Lucy Nelms dan Paul Smyth. 2004. Beyond Neo-Liberalism: The Social Investment State? Australia: Centre for Public Policy University of Melbourne.

[1] Giddens. 2003. Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya. Edisi terjemahan, dari buku “The Third Way and Its Critiques”, diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, 2000. Penerjemah: Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.

*) Dipublikasikan dalam Warta Bapeda Jabar Vol. 13 No. 1, Januari - Maret 2008

Belajar dari Bencana

2008-02-11T18:06:00.000+07:00

Sekali lagi bencana menjadi pusat perhatian kita. Kali ini sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa yang terkena tsunami dan gempa. Rangkaian bencana menjalar bagai efek domino dari Aceh, Sumatera, Papua, hingga Jawa. Bangsa Indonesia semakin terpuruk bukan hanya oleh bencana alam, tapi juga bencana akibat kelalaian manusia. Longsornya timbunan sampah, banjir lumpur, busung lapar menambah catatan panjang daftar bencana di Indonesia. Berbagai faktor determinan diungkap sebagai penjelas, termasuk yang sifatnya mistik sekalipun. Namun, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa rangkaian bencana yang terjadi sekarang adalah buah yang kita tuai akibat kesalahan pola pembangunan yang sudah dilakukan sejak berpuluh tahun yang lampau. Jadi, bencana yang sekarang terjadi tidak semata akibat alam, tapi akibat kegagalan dalam mengelola alam.
Selama berpuluh-puluh tahun, pembangunan diorientasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital. Industrialisasi dijadikan indikator kemajuan suatu wilayah, namun, keseimbangan lingkungan hidup terabaikan. Begitu banyak bencana karena ulah manusia, sehingga menyebabkan perusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya menimbulkan bencana.
Terjadinya suatu bencana biasanya membawa dampak perubahan dalam banyak hal, khususnya yang menyangkut perbaikan upaya-upaya penanggulangan bencana tersebut. Padahal, lebih dari itu, terjadinya suatu bencana sebenarnya dapat menjadi awal bagi pembaharuan perencanaan pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk menuju perbaikan suatu keadaan. Terjadinya bencana dapat menjadi suatu bentuk peringatan bahwa pola pembangunan yang selama ini diterapkan bisa jadi tidak sesuai, bahkan menganggu keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, ketika menangani suatu bencana, mungkin saja ditemukan berbagai inovasi yang kemudian dapat diterapkan untuk memperbaiki program-program pembangunan yang selama ini diterapkan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara bencana dengan pembangunan, namun bagaimana pola-pola keterkaitan tersebut serta upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peluang-peluang pembangunan yang muncul pascabencana masih menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan.

Redesain Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan mencakup dimensi yang sangat luas, di dalamnya terdapat kajian konseptual mengenai isu-isu strategis dalam suatu rentang waktu tertentu serta kebijakan yang menjadi landasan normatif untuk merealisasikan kerangka konseptual tersebut. Berkaitan dengan aspek kontinuitas dari pembangunan, maka sudah saatnya bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengintegrasikan pendekatan manajemen bencana dalam perencanaan pembangunan. Pada hakikatnya, manajemen bencana adalah kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk mengurangi atau menghindari ancaman bahaya yang dapat berpotensi menimbulkan bencana yang merugikan, yaitu memahami bahwa manajemen bencana adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Terjadinya suatu bencana sangat berhubungan dengan pola perencanan pembangunan yang pragmatis dan tidak berkelanjutan. Karena itu, berbagai potensi kerentanan dan bahaya harus dianalisis untuk menentukan resiko bencana yang mungkin timbul sebagai dampak dari pembangunan. Program-program pembangunan yang disusun dalam rencana pembangunan seyogianya dinilai dalam konteks bencana, artinya, sejauhmana pengaruh bencana pada program-program pembangunan atau apakah program-program pembangunan memperbesar peluang terjadinya bencana atau meningkatkan pengaruh-pengaruh yang berpotensi merusak dari suatu bencana.
Bencana dilihat bukan hanya dalam konteks respon emergensi, tetapi sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang. Ketika suatu bencana terjadi, perlakuan (treatment) penanganan lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emergensi dan pembersihan. Kerusakan pembangunan akibat bencana, bukan saja memberikan pukulan langsung kepada korban tetapi juga dampak-dampak tidak langsung. Dampak langsung misalnya kematian, kerusakan rumah dan infrastruktur, gangguan psikologis, dan lain sebagainya. Dampak tidak langsung antara lain hilang atau rusaknya fungsi-fungsi produktifitas, misalnya persawahan, pabrik, jaringan transportasi, jaringan pasar. Lebih lanjut hal in akan merusak sistem pasar, kemampuan beli dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya ke depan diperlukan upaya-upaya pendugaan dan pencegahan lebih diutamakan, sehingga pendekatan pra-bencana menjadi pengganti pendekatan yang selama ini dipilih, yakni pasca bencana. Terjadinya suatu bencana memang tidak dapat diprediksikan, tapi perencanaan pembangunan dapat menjadi alat untuk menyusun suatu upaya preventif yang akan meminimalkan dampak pascabencana.
Perencanaan penggunaan lahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, misalnya, di dalamnya dapat memuat kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan pengungsian manakala terjadi bencana. Pengaturan penggunaan lahan juga dapat diarahkan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan, misalnya ada pembatasan kuantitas permukiman yang diperbolehkan dalam suatu kawasan, sehingga potensi terjadinya bencana akibat penurunan daya dukung lingkungan dapat diminimalkan.
Besarnya dampak suatu bencana dapat diukur dari jumlah korban jiwa dan harta benda. Selama ini, metode penentuan besaran suatu bencana lebih banyak ditentukan oleh jumlah korban jiwa dan harta benda yang dihitung beberapa hari setelah bencana terjadi. Padahal, kerugian yang ditimbulkan sebenarnya berdampak jauh lebih lama karena bencana dapat menyebabkan masyarakat di suatu daerah menjadi termarginalkan. Dalam kajian yang dilakukan UNDP (1992), misalnya, diketahui bahwa dampak utama yang ditimbulkan oleh suatu bencana adalah kemiskinan. Penduduk yang tergolong kemampuan ekonominya tinggi, bisa bertahan hidup terhadap bencana atau dapat pulih kembali secara cepat karena ditopang oleh adanya asuransi atau tabungan (saving). Sebaliknya, penduduk yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, yang umumnya merupakan mayoritas warga yang ada dalam suatu daerah, merupakan kelompok yang paling lama terkena dampak dari bencana. Bencana gempa di Yogyakarta dan tsunami di Pangandaran, misalnya, menyisakan permasalahan baru akibat belum terpenuhinya kebutuhan dasar seperti biaya hidup sebagai prasarat untuk mengakhiri masa darurat. Bahkan disana-sini masih menghadapi masalah serius yang belum terpecahkan, yang berpotensi melahirkan konflik dan kekerasan.

Agenda Antisipatif
Mumpung Jawa Barat sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun ke depan, sekarang menjadi saat yang tepat untuk mulai memasukan penanganan bencana sebagai isu strategis dalam perencanaan pembangunan dan kewilayahan di Jawa Barat. Setidaknya terdapat 3 aspek yang memerlukan penanganan, pertama, aspek kebijakan. Penanganan bencana tidak hanya membutuhkan desain kebijakan yang mengatur mengenai manajemen bencana, tapi juga kebijakan yang komprehensif. Peninjauan ulang kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi langkah awal yang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar. Penataan ruang ini perlu diimbangi dengan pengembangan wilayah, dalam arti peningkatan kapasitas infrastruktur dan ekonomi warga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah. Kemiskinan menjadi faktor penting yang perlu segera ditangani untuk mencegah semakin rusaknya ekosistem. Akibat kemiskinan, banyak orang yang terpaksa bermukim di wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan diperuntukkan bagi permukiman. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang berbasis pada kelangsungan ekosistem perlu diadaptasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk menerapkan pola penataan wilayah yang rawan bencana, seperti daerah pesisir pantai, bantaran sungai, perdesaan di bawah gunung, dll. Dengan demikian, sekalipun kehadiran bencana tidak dapat diprediksi dengan pasti waktunya, tapi upaya antisipatif dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sambil terus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar daerah rawan bencana tersebut.
Kedua, aspek kelembagaan. Kejelasan standar operasional prosedur dalam penanganan bencana mensyaratkan adanya kelembagaan yang jelas, sehingga koordinasi dan pembagian peran dapat segera dipetakan. Kelembagaan yang harus disiapkan tidak hanya tim penanganan bencana, tapi juga kelembagaan lain yang terkait, seperti rumah sakit, tenaga medik, tenaga ahli yang menangani psikologi korban bencana, tim evakuasi, tim pemelihara keamanan, dll. Selama ini, penanganan bencana yang cenderung reaktif masih menyisakan permasalahan dalam hal koordinasi dan lemahnya antisipasi lembaga terkait. Pelatihan, pembinaan, dan dukungan dana yang kontinyu perlu disiapkan agar kelembagaan penanganan bencana tanggap dalam menangani bencana. Pelibatan aparat kecamatan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan bencana dapat menjadi alternatif untuk memotong birokratisasi manajemen bencana. Untuk itu, aparat kecamatan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana perlu dibekali dengan kemampuan manajemen bencana, sehingga mampu berperan cepat sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana. Kerjasama perlu dibuat seluas mungkin agar menciptakan dorongan perubahan yang cepat. Kerjasama ini bentuknya dapat berupa sharing untuk membuat sistem administrasi atau database warga, seperti menyangkut data warga, jumlah korban, dan luka, jenis-jenis kerusakan rumah dan fasilitas publik lainnya serta sistem pengaturan logistik secara adil dan merata guna menghindari penumpukan di salah satu kelompok warga tertentu.
Ketiga, aspek kemasyarakatan. Dalam era otonomi daerah, seyogianya pemerintah daerah beserta seluruh stakeholders berupaya untuk membuat masyarakatnya yang rentan menjadi lebih berkapasitas. Tujuan akhirnya, membuat mereka mampu mengatasi semua ancaman agar tidak menjadi bencana. Manajemen resiko dan manajemen bencana perlu diintegrasikan agar tidak menempatkan masyarakat pada posisi lemah, bodoh dan salah. Asas yang melandasi mekanisme ini adalah “pemberdayaan”, yaitu memperhatikan kapasitas awal masyarakat dan kegiatan dibangun untuk masyarakat agar dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri. Program pemberdayaan masyarakat sejatinya tidak bertumpu dengan uang, namun pada upaya membangkitkan potensi, prakarsa yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kesalahan dalam memaknai bantuan akan berakibat fatal, yakni hilangnya etos keswadayaan warga dan keroposnya modal sosial di dalam masyarakat. Bukan berarti menolak bantuan, tapi dengan memperhatikan bahwa bantuan tidak akan datang selamanya maka yang terpenting adalah bagaimana komunitas para korban bencana bangkit dan membangun perencanaan pemulihan. Nilai-nilai komunitas yang selama ini hidup di masyarakat menjadi modal bersama menumbuhkan semangat berkomunitas. Desain manajemen bencana inilah yang perlu dipadukan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga manajemen bencana terintegrasi dengan penguatan kapasitas tata ruang, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemahaman masyarakat tentang bencana perlu diubah agar tidak bersikap fatalis. Kenyataan bahwa Jawa Barat berada di kawasan yang rawan bencana seyogianya melahirkan political will yang lebih tegas dari pemerintah daerah untuk mendesain manajemen bencana secara komprehensif dan berfungsi secara kontinyu (permanen), mulai dari pendanaan, kelembagaan, standar prosedur, sarana dan prasarana, serta melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan bencana tersebut.

Tepi Cikapundung, Juli 2006

*) Dipublikasikan dalam Warta Bapeda Jabar, Vol. 11 No. 2, April - Juni 2006